Bisnis.com, SEMARANG—Rencana Pemerintah pusat untuk memacu implementasi revolusi industri 4.0 di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Tengah rupanya mengandung dampak negatif yang cukup berarti.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Jateng) Deddy Mulyadi Ali mengatakan, dampak negatif tersebut berupa efisiensi tenaga kerja sebagai dampak dari otomatisasi alat produksi. Hal itu setidaknya telah terlihat ketika sejumlah pelaku industri TPT secara perlahan mulai beralih ke mesin sebagai media produksinya.
“Ketika ganti mesin, para pekerja ini mau dikemanakan. Terlebih untuk melakukan pelatihan lanjutan atau memberikan pembekalan keterampilan, bukanlah hal yang mudah karena rata-rata pekerja pabrik TPT di Jateng di kisaran 40 tahun,” katanya kepada Bisnis, Senin (9/4).
Deddy yang juga salah satu pelaku di sektor tersebut mencontohkan, bahwa di perusahaannya upaya efisiensi tenaga kerja telah dilakukan. Berdasarkan pengakuannya, jumlah pekerjaannya kini hanya tinggal 1.250 orang dari sekitar 3.000 orang pada dua tahun yang lalu.
Hal itu, disebabkan oleh mulai beralihnya metode produksi dari manual menggunakan tenaga manusia ke mekanisasi. Di sisi lain, dia pun memperkirakan proses implementasi revolusi industri 4.0 akan memakan waktu yang cukup lama. Pasalnya proses tersebut menuntut kebutuhan modal yang besar dari pemilik usaha untuk melakukan peralihan metode produksi.
“Selain itu, para pekerja di sektor TPT ini biasanya spesialisasi. Artinya jika mereka selama ini membuat kantong atau sarung kain akan sangat sulit untuk dialihkan ke pekerjaan lain,” lanjutnya.
Baca Juga
Deddy mengatakan, peringatan akan dampak ke tenaga kerja tersebut telah disampaikan ke Kementerian Perindustrian. Hanya saja, menurutnya, tidak ada jawaban yang berarti dari otoritas tersebut.
Pasalnya, menurutnya, selama ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan pelatihan tambahan adalah pekerja industri TPT yang berusia muda. Padahal di Jateng, para pekerja sektor TPT didominasi tenaga kerja berusia lanjut.
Di sisi lain, para pelaku sektor industri TPT mau tidak mau harus beralih ke metode produksi menggunakan mesin. Pasalnya, upah pekerja di Indonesia terus mengalami kenaikan, dan produk Tanah Air juga terus mendapatkan tekanan dari negara lain seperti Vietnam yang harga jualnya lebih murah.
Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah menetapkan industri TPT Jawa Tengah sebagai salah satu sektor yang akan menjadi percontohan pada implementasi Industri 4.0 di Indonesia.
Guna menopang daya saingnya, Kemenperin mengaku akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor ini agar mampu menguasai perkembangan teknologi digital.
“Khusus untuk memasok tenaga kerja di industri TPT, kami memiliki Akademi Komunitas Tekstil Solo dan penyelenggaraan Diklat 3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) untuk operator mesin garmen,” tutur Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dalam keterangan resminya, Minggu (8/4).
Selain itu, dia juga mengaku bahwa otoritasnya tengah menggencarkan pelaksanaan program pendidikan vokasi terutama Sekolah Menengah Kejuruan yang terintegrasi dengan industri. Di sisi lain Airlangga menyebutkan bahwa pihaknya tengah membahas terkait perdagangan internasional, agar mendapatkan insentif berupa bebas dari tarif bea masuk tekstil atau garmen ke negara lain,.
“Misalnya saja dengan Australia, kami menargetkan IA- CEPA bisa selesai tahun ini. Kami yakin, kalau semua tarif sudah menjadi nol, ekspor tekstil atau garmen kita akan meningkat, dampak positifnya juga akan dirasakan di Jawa Tengah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
