19 Ribu Lahan Warga Kudus Diikutkan Prona 2017

Bisnis.com, KUDUS--Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus menargetkan 19.000 bidang tanah masyarakat di Kabupaten Kudus selama tahun 2017 bisa diikutkan program sertifikat tanah gratis melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

"Awalnya, jatah Prona di Kudus selama 2017 sebanyak 15.000 bidang tanah. Akan tetapi, pada awal bulan ini ada tambahan 4.000 bidang tanah sehingga totalnya sebanyak 19.000 bidang tanah yang harus diterbitkan sertifikat tanahnya," kata Kepala BPN Kudus Sudarsono didampingi Kasubsi Peralihan Hak Sri Harsono, Rabu (19/7/2017).

Menurut dia, adanya penambahan jumlah bidang tanah yang akan dibiayai penguruan sertifikat tanahnya oleh pemerintah itu, tentu menguntungkan masyarakat pemilik tanah yang bersertifikat.

Ia mempersilakan masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk memanfaatkan program tersebut, karena biaya pengukuran maupun pembuatan sertifikat tanahnya ditanggung pemerintah alias gratis.

"Kami memang membutuhkan dukungan semua pihak, terutama pemerintah desa untuk turut serta menyosialisasikan program tersebut," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, lanjut dia, BPN Kudus juga berkoordinasi dengan pemerintah desa di Kabupaten Kudus untuk turut serta membantu menyukseskan program tersebut.

"Masing-masing desa kami minta untuk mengajukan usulan tanah masyarakat yang belum bersertifikat untuk diikutkan Prona," ujarnya.

Keterlibatan pemerintah desa, kata dia, memang penting, mengingat merekalah yang akan mengkoordinasikan kelengkapan administrasi dari masing-masing pemilik tanahnya.

Dukungan pemerintah desa tersebut, diharapkan bisa mengeliminir keterbatasan jumlah tenaga ukur tanah.

"Setidaknya, ketika petugas datang ke lokasi tanah yang akan diukur, segala hal yang dibutuhkan sudah disediakan, sehingga petugas bisa pindah ke lokasi lain untuk melakukan pengukuran serupa," ujarnya.

Ia mengatakan, petugas ukur di BPN Kudus hanya tujuh orang, namun ada penambahan tenaga ahli dari luar sebanyak 10 orang.

Untuk mengejar target setahun bisa menerbitkan 19.000 sertifikat, kata dia, untuk pengukuran lahan sebanyak 4.000 bidang ditargetkan selesai akhir September 2017.

Hal tersebut, lanjut dia, untuk mempertimbangkan pengumuman selama 14 hari guna memastikan ada tidaknya sanggahan.

Sri Harsono menambahkan, desa yang bisa mengikuti Prona memang tidak seluruhnya, mengingat diprioritaskan untuk wilayah yang masih terdapat tanah yang belum bersertifikat.

Dari sembilan kecamatan, lanjut dia, program sertifikat tanah gratis tersebut hanya menyasar tujuh kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 46 desa.

Ketujuh kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Undaan, Dawe, Mejobo, Bae, Jekulo, Gebog, dan Kaliwungu.

Sementara tambahan 4.000 bidang tanah, kata dia, menyasar 20 desa yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Undaan, Dawe, Mejobo dan Jekulo.

Ia mengatakan, desa yang lain dimungkinkan sudah banyak yang mengurus sertifikat tanahnya.

Hingga tanggal 13 Juli 2017, lanjut dia, BPN Kudus sudah menerbitkan 3.835 sertifikat dari rencana awal sebanyak 15.000 bidang tanah yang menjadi sasaran program penyertifikatan tanah secara gratis.

"Untuk hari ini (19/7) tentunya ada penambahan, sehingga jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan lebih dari 3.835 sertifikat," ujarnya.