Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah menyiapkan tujuh program kerja yang menjadi fokus dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bappeda Jateng) Sudjarwanto Dwiatmoko menyebutkan, ketujuh fokus itu adalah, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi berdaya saing ekspor, pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
“Prioritas selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur guna memangkas kesenjangan antarwilayah, pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya, Senin (23/4/2018).
Program-program tersebut, lanjutnya, telah digodog dan disetujui melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Adapun, khusus untuk fokus percepatan penurunan angka kemiskinan daerah, pihaknya telah menyiapkan skema-skema khusus yang disesuaikan dengan masing-masing klaster penanganan kemiskinan.
“Kami punya 4 klaster penanganan kemiskinan. Di mana yang pertama adalah klaster yang digunakan untuk penanganan masyarakat miskin absolut. Penanganan di kelompok ini perlu upaya besar untuk menekan jumlahnya,” ujarnya.
Khusus untuk klaster pertama, Pemprov telah menyiapkan kemudahan mengakses pangan, sandang dan papan. Upaya yang akan ditempuh a.l. penyediaan makanan bergizi dan beras rastra, pembangunan rumah layak huni dan akses gratis untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam praktiknya, penanganan tersebut digulirkan melalui program Kartu jateng Sejahtera (KJS).
Selanjutnya untuk penanganan klaster kedua adalah dengan memberikan akses permodalan dan pekerjaan yang mudah. Dalam hal penyediaan akses permodalan, terutama untuk sektor UMKM Pemprov Jateng bekerjasama dengan PT Jamkrida Jateng.
Sudjarwanto mengklaim, program yang melibatkan PT Jamkrida tersebut telah mampu membantu ratusan ribu UMKM baru mendapatkan akses permodalan. Berdasarkan data yang diperolehnya, hingga saat ini telah terdapat kurang lebih 130.000 UMKM yang dijamin dengan dana yang mencapai Rp1 triliun.
Adapun untuk penanganan klaster keempat, Pemprov akan membina UMKM dari kelompok miskin tersebut agar mampu menembus pasar. Selanjutnya, di klaster keempat, UMKM tersebut didorong agar mampu memperluas pasar serta skala produksinya, sehingga dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat sekitarnya.
Di sisi lain, Bappeda Jateng sendiri mencatat, terdapat kurang-lebih 823 desa di provinsi tersebut yang masuk dalam zona merah kemiskinan pada tahun ini. Desa-desa pada kelompok tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota di mana yang paling besar jumlahnya berada di Kabupaten Klaten dengan 88 desa, Banyumas sebanyak 72 desa dan Cilacap sejumlah 71 desa.
Kepala Sub-Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda Jateng Arief Boedijanto mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan masalah di 823 desa tersebut agar mendapatkan penanganan dan prioritas program yang tepat.
Seperti diketahui, kendati mengalami penurunan pada tahun lalu tingkat kemiskinan di Jateng masih menjadi yang tertinggi kedua setelah DIY di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jateng per September 2017 mencapai 12,23%.
