Yogyakarta Mulai Lakukan Penukaran Kartu GPN

Penukaran kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional dari 40 bank resmi dimulai di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gloria N. Dolorosa | 30 Juli 2018 09:48 WIB
Pengunjung mengamati kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional di sela-sela peluncurannya di Jakarta, Kamis (3/5/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Penukaran kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional dari 40 bank resmi dimulai di Daerah Istimewa Yogyakarta.   

Kampanye Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dimulai pada Minggu (29//2018) di 14 kota di Indonesia, salah satunya di DIY.

Kota lain yang menggencarkan kampanye serupa yakni DKI Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Manado, Denpasar, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Padang, Batam, Balikpapan, dan Cirebon.

Rangkaian kampanye GPN di Yogyakarta diawali dengan peluncuran kartu berlogo GPN dan penukaran kartu di Atrium Hartono Mall bersama sembilan bank.

Sembilan bank itu yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank BPD DIY, BCA, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga, dan Bank Permata.

Lantas, selama sepekan, pada 30 Juli 21018 hingga 3 Agustus 2018, digelar penukaran kartu ATM/debit GPN oleh 40 perbankan di DIY. Lokasinya di pusat perbelanjaan, kantor pemerintah daerah (pemda), kampus, dan loket seluruh bank penerbit kartu ATM/debit di DI Yogyakarta.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DI Yogyakarta Budi Hanoto mengatakan pelaksanaan GPN akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan layanan ATM/debit dan uang elektronik di gerbang tol pada 2018.

Kemudian, pada 2019 dimulai implementasi GPN pada seluruh uang elektronik, dilanjutkan dengan layanan online payment, e-commerce, dan kartu kredit. 

“Target awal, 30% dari kartu ATM/debit sudah dapat terkonversi menjadi kartu berlogo GPN. Per Juni 2018, jumlah kartu ATM/debit sebanyak 184 juta kartu,” katanya saat peluncuran GPN di Hartono Mall, Sleman, Yogyakarta, Minggu (29/7/2018).

Budi menuturkan di tengah pesatnya kebutuhan bertransaksi ekonomi, ekosistem sistem pembayaran ritel domestik saat ini masih relatif kompleks dan inefisien.

Kondisi ini terjadi karena infrastruktur bidang sistem pembayaran masih beragam dan terfragmentasi. Sebab, industri cenderung membangun infrastruktur sistem pembayaran yang  sifatnya eksklusif, yaitu hanya dapat melayani instrumen pembayarannya sendiri tanpa saling terhubung satu sama  lain.

“Biaya transaksi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean. Contohnya, merchant discount rate di Indonesia berkisar 1,6% sampai 2,2%, sedangkan di negara-negara Asean 0,2% sampai 1%,” ucap Budi.

Biaya transaksi yang tinggi tersebut kurang kondusif untuk pelaksanaan program-program pemerintah dalam gerakan nontunai dan keuangan inklusif, seperti penyaluran bantuan sosial nontunai.

Tag : perbankan, sistem pembayaran
Editor : Herdiyan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top