Bisnis com, SEMARANG - Isu pemanasan global menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengurangi pemanasan global itu, Jawa Tengah telah membentuk Program Kampung Iklim (Proklim).
Proklim merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sejak 2016 lalu. Program tersebut ditindaklanjuti oleh Pemprov Jateng dengan membuat kampung-kampung iklim di seluruh daerah Jawa Tengah.
Kepala Dinas LHK Jateng, Teguh Dwi Paryono mengatakan, hingga saat ini sudah ada 338 kampung iklim di Jawa Tengah.
"Kami akan terus tingkatkan keberadaan kampung iklim di Jateng. Dengan jumlah saat ini, Jateng menjadi daerah dengan kampung iklim terbanyak di Indonesia," kata Teguh melalui siaran persnya Rabu (24/7/2019).
Untuk mempercepat pertumbuhan kampung iklim, pihaknya lanjut dia telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan sejumlah perusahaan dan desa-desa di Jateng. Dalam waktu dekat, ditargetkan ada 700 kampung iklim di provinsi ini.
Tingginya jumlah kampung iklim di Jateng mendapat apresiasi dari Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Ruandha Agung Sugardiman. Ruanda menerangkan, keseriusan Jawa Tengah dalam membantu mengatasi persoalan pemanasan global patut dicontoh.
Baca Juga
"Saya bangga dengan Jawa Tengah, ada bukti nyata tentang permasalahan perubahan iklim, dengan adanya 338 kampung iklim," ucapnya.
Proklim lanjut dia menjadi upaya yang nyata dalam upaya pengurangan pemanasan global. Dengan keterlibatan masyarakat menjaga iklim, seperti giat melakukan penanaman pohon, tidak membuang sampah sembarangan dan kegiatan lain, maka bumi akan semakin terjaga.
"Proklim ini memberikan dampak yang sangat luas untuk menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satu hal yang mudah untuk dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
"Selain kampung iklim, pada September nanti Jateng akan menggelar konggres sampah. Kami akan undang perusahaan, komunitas, masyarakat, pemerintah dan semua pihak untuk mengatasi persoalan sampah ini," katanya.
