Semarang Masih Ragu Tutup Lokalisasi Sunan Kuning

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang masih belum memastikan kapan akan melakukan penutupan kawasan prostitusi Sunan Kuning (SK).
Imam Yuda Saputra
Imam Yuda Saputra - Bisnis.com 07 Agustus 2019  |  19:13 WIB
Semarang Masih Ragu Tutup Lokalisasi Sunan Kuning
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang masih belum memastikan kapan akan melakukan penutupan kawasan prostitusi Sunan Kuning (SK).

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengaku ada kemungkinan penutupan kawasan lokalisasi yang juga seringkali disebut Resosialisasi Argorejo itu mundur dari jadwal yang ditetapkan, yakni 15 Agustus. Meski demikian, kemungkinan mundur itu sangat kecil.

"Kalau mundur ya ada kemungkinan. Meski pun kemungkinan itu sangat kecil," ujar wali kota yang akrab disapa Hendi itu seusai menghadiri acara peluncuran buku berjudul "Ough! Sunan Kuning" di Aula Resosialisasi Argorejo, Jl. Sri Kuncoro, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Rabu (7/8/2019).

Hendi mengaku akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan jajarannya dalam waktu dekat untuk membahas penutupan SK.

Dalam rapat itu, ia juga akan menyampaikan aspirasi para warga, yang mayoritas merupakan penjaja seks atau WPS. Mayoritas WPS mengaku belum siap atas penutupan SK.

Masih banyak WPS yang menggantungkan hidup dari beroperasinya SK. Mereka belum mau lepas dari pekerjaan sebagai penjaja seks karena memberi keuntungan sangat besar.

"Itu nanti akan saya sampaikan dalam rakor. Jadi masih banyak yang belum siap dengan penutupan SK. Perlu diubah mindset mereka yang menggantungkan mencari nafkah di sini. Makanya, kita enggak boleh ngegas [terburu-buru]," ujar Hendi.

Hendi mengaku saat ini pekerjaan pemerintah yang harus segera dilakukan adalah mengubah mindset atau jalan pemikiran para WPS.

"Kita harus ubah mindset mereka. Masak cari rezeki dengan cara menjual diri. Itu kan melanggar kaidah, baik agama, kesehatan, maupun etika. Mau cari kerja apa setelah dari sini, ya itu yang harus dipikirkan," imbuh politikus PDIP itu.

Hendi mengaku penutupan SK bukanlah keinginan Pemkot semata. Penutupan juga merupakan instruksi Kementerian Sosial (Kemensos) bahwa Indonesia harus bebas prostitusi pada 2019.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
semarang

Sumber : JIBI/Solopos

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top