Bisnis.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada urgensi melahirkan provinsi baru dari daerah yang saat ini menjadi bagian dari daerah tersebut.
Ganjar mengemukakan hal itu menanggapi wacana pemekaran yang dilontarkan Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Bahkan, kata Gubernur Jateng, jika menilik Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), isu pemekaran Solo Raya tidak memenuhi syarat.
Ganjar menilai alasan Bupati Karanganyar itu sangat tidak relevan. Jika yang dipersoalkan adalah perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakat di Solo Raya, bukan ide pemekaran yang digulirkan, melainkan peningkatan kinerja pemimpin daerah, terlebih bupati.
Dia meminta pemerintah daerah di Solo Raya yang menginginkan pemekaran untuk berkaca terkait dengan kinerjanya selama ini. Jangan sampai karena tidak bisa memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi warganya, mereka langsung memunculkan wacana pemekaran wilayah.
“Kalau masalah ekonomi, saya autokritik dong. ‘Jangan-jangan saya yang keliru? Jangan-jangan pemerintah yang keliru?' Kecuali kalau sudah ganti kepala daerah yang populis hingga konseptor tapi problemnya masih sama,” kata Ganjar di Semarang pada Rabu (9/10/2019).
Menurut Ganjar, Solo Raya merupakan daerah yang luar biasa. Untuk itu, dia mengatakan mesti hati-hati menggulirkan isu. Jangan sampai ada orang yang punya interest pribadi memanfaatkan isu semacam ini, seperti ingin jadi gubernur di provinsi baru itu atau ingin berkuasa.
Pasalnya, berdasarkan pengalamannya semasa jadi anggota DPR RI, ada bupati yang menghendaki pemekaran provinsi lantas mengajukan diri sebagai gubernur meski saat mengusulkan bersumpah tak ada tendensi pribadi. Ganjar juga mengisahkan saat Brebes Selatan ingin mekar jadi kabupaten sendiri.
“Saya tanya ke mereka, ‘Sebutkan tiga alasan kenapa harus ada pemekaran? Mereka jawabannya pelayanan kurang, sekolah yang enggak ada dan lain-lain. Maka itu, semua langsung kita dekatkan. Yang perlu pelayanan cepat bisa pakai online, kantor pelayanan kita dekatkan, dan infrastruktur pendidikan juga kita sediakan,” ujarnya.
Ganjar menilai wacana Solo Raya menjadi provinsi memerlukan penelitian dan pengkajian lebih dalam dengan melibatkan para pakar. Apalagi untuk pemekaran suatu wilayah ada landasan-landasan aturannya yakni Desartada.
"Harus ada kajiannya, persoalan urgen yang mendasari. Kalau perekonomian, luasan daerah itu kurang logis. Kita di Jawa ini luas wilayahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Kalimantan, Papua, ataupun Sumatra," lanjutnya.
Desartada merupakan kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia. Pemekaran daerah dikaji dari berbagai aspek strategis dari sudut kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kepentingan sosial ekonomi.
Daerah yang akan dimekarkan juga harus mempunyai rencana dan pengelolaan sumber daya yang baik agar nantinya tidak menjadi beban keuangan negara, mempunyai potensi ekonomi, dan potensi pendapatan asli daerah (PAD)-nya dapat diprediksi.
Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo pun tidak sepakat dengan ide pemekaran Solo Raya menjadi provinsi. Dia berpandangan ada hal yang lebih urgen dibandingkan wacana tersebut, yakni kerja mensejahterakan masyarakat.
"Sudahlah, jangan berpikir (memekarkan) provinsi. Sekarang berpikirlah menurunkan kemiskinan, stunting, angka kematian ibu melahirkan dan anak. Itu saja. Jangan mikir membuat provinsi," kata Hadi.
Wacana pemekaran Solo Raya menjadi provinsi semula digulirkan Bupati Karanganyar Juliyatmono. Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah daerah di Solo Raya, yakni Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Solo, dan tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Magetan, Ngawi, dan Madiun, perlu membentuk provinsi baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
