Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ganjar Pranowo Minta Manajemen Diperbaiki

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kenaikan BPJS harus diikuti oleh perbaikan manajemen dan pelayanan.
Ilustrasi-Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta/Antara
Ilustrasi-Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta/Antara

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kenaikan BPJS Kesehatan harus diikuti oleh perbaikan manajemen dan pelayanan.

Ganjar juga memastikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit di Jawa Tengah tidak kendur meskipun ada tagihan BPJS yang belum dibayar.

"Mudah-mudahan kenaikan ini bisa mendorong pelayanan kesehatan di masyarakat jauh lebih baik. Itu yang diharapkan masyarakat. Kalau naik ya harusnya segera dibayar. Rumah sakit saya saja belum dibayar. Totalnya banyak, hampir sekitar Rp200 miliar," kata Ganjar Pranowo melalui siaran persnya, Jumat (1/11/2019).

Berdasarkan data Pemprov Jateng per tanggal 30 Oktober 2019, tagihan BPJS yang belum dibayar senilai Rp249 miliar.

Jumlah tersebut terdiri atas enam rumah rakit umum daerah dengan termin yang bervariasi. RSUD Muwardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp128 miliar. 

Lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS adalah RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta, dan RSUD Soejarwadi.

"Solusinya adalah ditagih karena yang bayar sana (BPJS), yang utang sana. Makanya manajemen BPJS harus diperbaiki secara total," ungkap Ganjar.

Meskipun ada tagihan yang belum dibayar oleh BPJS, Ganjar menjamin tidak akan ada penurunan pelayanan kesehatan. Berbagai solusi juga sudah dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik.

"Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah ayo temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani," jelasnya.

Ganjar mencontohkan kasus yang terjadi di RSUD Muwardi, jika tagihan BPJS belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat. Inovasi dan kreasi di daerah, ujar Ganjar, harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.

"Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat, maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan, karena kesulitan ini bukan dari kami tetapi karena tagihan BPJS yang belum dibayar," kata Ganjar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper