Bisnis.com, SEMARANG—Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu upaya mensejahterakan masyarakat.
“Saat ini kita memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia, maka harus menanamkan niat untuk menyejahterakan masyarakat dengan memberantas korupsi. Mari kita bersama-sama hilangkan korupsi, kita bangun mental untuk melayani masyarakat,” paparnya saat menyampaikan amanat pada upacara Hari Anti Korupsi se-Dunia di halaman Kantor Gubernur Jateng, Senin (9/12/2019).
Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini pun mengajak para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang getol memberantas korupsi dan memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas negara.
Khalifah Umar, sambungnya, pernah mengatakan harta yang dimiliki diserahkan kepada negara atau Baitul Maal. Selain itu, di bawah kepemimpinan Umar, pegawai pemerintah yang memiliki harta tidak wajar disikat habis lalu diberikan kepada Baitul Maal untuk menyejahterakan masyarakat.
Gus Yasin juga meminta seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jateng untuk memberantas korupsi di semua lini seperti yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan destruktif yang tidak hanya akan menghancurkan pribadi atau keluarga, tapi juga akan merusak tatanan masyarakat dan negara.
“Setelah sempat mati suri, perang terhadap korupsi telah bangkit di negeri ini. KPK menjadi ujung tombak sebagaimana mandat reformasi. Bersama kepolisian dan kejaksaan, Indonesia mencanangkan gerakan 'Ganyang Korupsi'. Sistem dibangun serta mental pejabat hingga masyarakat dibenahi,” katanya.
Jawa Tengah, lanjutnya, sejak 2013 telah mencanangkan gerakan 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi'. Bukan hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tapi juga di seluruh pelosok Jawa Tengah.
Oleh karena itu, sikap mental pejabat lama didobrak, sistem jadul dirombak, pungli disikat dengan teknologi, setoran kepada atasan diberantas dengan lelang jabatan, manipulasi anggaran dibersihkan dengan digitalisasi.
“Segala cara kita lakukan. Pemkab dan pemkot kami ajak, bupati dan walikota kami kirim ke KPK untuk membangun integritas. Digitalisasi sistem kami persilakan untuk ditiru,” imbuhnya.
Gus Yasin menambahkan Pemprov juga memperbesar peran mahasiswa dan pelajar guna melahirkan agen-agen antikorupsi di kalangan. Hal ini bertujuan membangun ulang pondasi moral dan mental.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
