Pemkab Banyumas Targetkan Program RTLH Naik 89 Persen

Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2020 dari APBD Banyumas meningkat 89 persen menjadi 1.270 unit hunian dibandingkan 2019 sebanyak 671 unit.

Hafiyyan - Bisnis.com

Sabtu, 14 Desember 2019 | 01:00

Warga berfoto di Kampung Pelangi, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kampung yang sebelumnya kumuh menjadi bercat warna-warni / Dokumen Pemkab Banyumas

Bisnis.com, SEMARANG—Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2020 dari APBD Banyumas meningkat 89 persen menjadi 1.270 unit hunian dibandingkan 2019 sebanyak 671 unit.

Dalam siaran resmi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banyumas Junaidi menyampaikan pada 2020 mendatang Pemkab menargetkan peningkatan pembangunan RTLH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal tersebut sudah direncanakan Program RTLH tahun 2020 dalam APBD Banyumas, meningkat dari 671 unit menjadi 1.270 unit,” paparnya, Jumat (13/12/2019).

Adapun, bantuan stimulan untuk perbaikan RTLH sepanjang tahun 2019 sebanyak 2.547 unit dengan anggaran sebanyak Rp22,7 miliar. Pembangunan tersebut berasal dari APBN sebanyak 795 unit dengan dana Rp13,9 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 178 unit sebesar Rp3,1 miliar.

Selanjutnya, APBD Provinsi Jateng sebanyak 903 unit senilai Rp9,03 miliar dan APBD sebanyak 671 unit dengan dana sejumlah Rp6,71 miliar.

Selain itu, untuk terus mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pihaknya juga membangun beberapa prasara air bersih, sanitasi dan pembangunan kawasan kumuh. Di Banyumas 2015 tercatat sebanyak 116.972 rumah tidak layak huni, dan kini sudah menyusut 19.230 unit.

“Itu berarti setiap tahun Dinperkim melakukan pembangunan RTLH rata rata sebanyak 4.807 unit. Kita masih punya PR sekitar 97.747 unit,” katanya

Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono berharap melalui bantuan RTLH dapat meningkatkan kualitas rumah dan sarana lingkungan, terutama bagi warga tidak mampu.

Di sisi lain, dengan adanya dana stimulan, masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Mengingat bantuan RTLH adalah bantuan stimulan maka penerima bantuan harus menambahkan sendiri atau masyarakat sekitar ikut mebantu dengan cara swadaya.

“Kita akan terus berupaya melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun memang tidak bisa terpenuhi seluruhnya sekaligus. Ada tahapan, proses, prosedur dan penentuan skala prioritas dalam menentukan sasaran kegiatan ini,” paparnya.