Bisnis.com, BANYUMAS - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melarang seluruh rumah sakit di Jawa Tengah menolak pasien miskin. Saat ini bersama jajarannya, Ganjar tengah menyiapkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis kemudahan dan kecepatan. Termasuk mengusulkan agar sistem rujukan dalam BPJS dihapuskan.
Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat memberi pengarahan kepada jajaran direksi rumah sakit RS Prof. Margono Soekarjo Purwokerto, Selasa (21/1/2020). Ganjar menegaskan pelayanan kesehatan harus mengutamakan sisi kemanusiaan. Bahkan, Ganjar mengatakan, selain tidak boleh menanyakan agama, alat kelamin dan suku, pihak rumah sakit dilarang menanyakan "dompet" pasien.
"Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit. Jangan pernah menolak pasien miskin karena kalau mereka ditolak itu sakit (hati). Kita titipkan, jaga integritas," kata Ganjar melalui siaran pers yang diterima Bisnis.
Bahkan, jika ada warga yang tidak memiliki kartu BPJS, khusus untuk kasus seperti itu Ganjar memerintahkan direksi baru di RS Margono untuk membuat satu managemen yang bisa mengakomodasi mereka, agar masyarakat merasa dipermudah dan dibantu.
"Selanjutnya ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, BAZNAS dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu. Kita bergotong royong," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan bahwa dalam pelayanan kesehatan yang mesti dipegang adalah dua hal, cepat dan mudah. Untuk itu Ganjar berharap sistem rujukan yang selama ini diterapkan agar dihapus. Selain memotong rantai birokrasi, dengan pemotongan sistem itu pelayanan kesehatan dianggap bisa lebih cepat.
"Rujukan itu membosankan. Sistem rujukannya mesti diubah. Yang begini-begini ini akan memotong rantai-rantai birokrasi dan penanganan kesehatan bisa cepat," kata Ganjar.
Untuk itu Ganjar mendorong inovasi di seluruh rumah sakit terutama yang dimiliki Pemprov Jateng. Ganjar mengatakan telah berkonsultasi dengan BPJS untuk merealisasikan hal tersebut. Bahkan, beberapa rumah sakit telah menawarkan konsep pelaksanaan inovasi rujukan itu.
"Sudah kita obrolkan (dengan BPJS) dan sekarang rumah sakit lagi mencoba suatu sistem yang terintegrasi, apakah membuat kantor bersama atau meja bersama untuk disampaikan. Kemarin beberapa rumah sakit punya gambaran karena memang punya pengalaman," kata Ganjar.
