Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tengah mengusulkan land banking system sebagai solusi bagi para investor yang kerap terhambat persoalan lahan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa konsep land banking system nantinya lahan-lahan khusus akan dikelola negara, nanti bisa diberikan kepara para investor dengan harga yang lebih murah.
"Kalau perlu gratis. Kalau itu bisa terjadi, saingan kita Vietnam bisa kita lawan," kata Ganjar dikutip Bisnis, Senin (10/2/2020).
Ganjar menjelaskan tanah yang diberikan kepada investor merupakan tanah negara. Ada banyak cara untuk merealisasikan konsep land banking system, bisa dengan kerja sama atau mekanisme yang lain. "Tetapi yang paling penting, investor juga membutuhkan deregulasi dan debirokratisasi," jelasnya.
Saat ini di level pusat, pemerintah tengah membuat omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja. Omnibus law cipta lapangan kerja bakal meminimalkan regulasi yang dinilai menghambat investasi. "Jadi kalau pusat ada omnibus law, mestinya kita melakukan itu dalam level daerah," ujar Ganjar.
Sedangkan omnibus law perpajakan, salah satu substansi yang di atur terkait kewenangan pemerintah pusat yang bisa mengintervensi kebijakan di level daerah terkait tarif pajak daerah.
Baca Juga
Terkait hal ini, Pemprov Jateng belum memberikan komentar. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jateng belum menjawab permintaan konfirmasi dari Bisnis.
Jateng sendiri, seperti diketahui, memiliki tugas berat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga di level 7 persen. Untuk mencapai target-target tersebut, investasi terus digenjot dan diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Secara umum pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah cukup prospektif. Pertumbuhan ekonomi di Jateng selalu berada di level 5 persen - 6 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata – rata nasional.
Pun demikian dengan investasi, selama 2017 – 2019, realisasi investasi Jateng konsisten menembus lima besar, bahkan pada 2018 dan 2019 realisasi investasi Jateng mendepak Jawa Timur dan Banten.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dirilis pekan lalu, menunjukkan, realisasi investasi Jateng pada 2019 mencapai Rp59,5 triliun atau naik tipis dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp59,3 triliun.
Kendati tumbuh tipis, kinerja investasi Jateng tetap berada di urutan ketiga setelah Jawa Barat yang mencapai Rp137,5 triliun dan DKI Jakarta senilai Rp123,9 triliun.
Posisi ini berbeda jika dibandingkan lima tahun lalu, pada tahun 2014 - 2016 misalnya share investasi Jateng ke realisasi investasi secara nasional selalu berada di bawah Jatim, Banten, bahkan Kalimantan Timur.
