Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PPDB Jateng: Pendaftar Langsung Diterima, jika Satu RW dengan Sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menegaskan bahwa jarak zonasi saat ini diukur dari RW setempat. Jadi kalau ada calon siswa yang tempat tinggalnya satu RW dengan sekolah, maka langsung diterima.
Alif Nazzala Rizqi
Alif Nazzala Rizqi - Bisnis.com 23 Juni 2020  |  13:41 WIB
Sejumlah siswa dan orang tua murid antre untuk mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, di SMP 1 Kudus, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2019). - ANTARA/Yusuf Nugroho
Sejumlah siswa dan orang tua murid antre untuk mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, di SMP 1 Kudus, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2019). - ANTARA/Yusuf Nugroho

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengumpulkan tim panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 untuk rapat evaluasi di kantornya, Selasa (23/6/2020). Evaluasi dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat yang muncul selama proses PPDB berlangsung.

Dalam rapat tersebut dibahas banyak hal, mulai zonasi, surat keterangan domisili, sertifikat kejuaraan dan lainnya. Satu persatu persoalan dievaluasi Ganjar bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri beserta panitia PPDB lainnya.

Hal yang paling disorot Ganjar adalah persoalan jarak zonasi. Ia mengatakan menerima banyak laporan keluhan soal jarak zonasi yang ditetapkan.

Ada beberapa kasus di mana rumah calon siswa berdekatan dengan sekolah, namun terlempar akibat jarak yang digunakan adalah kantor desa.

"Ini fakta dan terjadi, dia rumahnya nempel di sekolah, tapi tergeser karena jarak kantor kelurahan dengan sekolah lebih jauh, hal-hal semacam ini harus dibenahi," ucapnya.

Dalam evaluasi itu, Ganjar meminta Dinas Pendidikan segera dicarikan solusinya. Dan saat ini lanjut dia, sudah ditetapkan solusi itu yakni dengan memperpendek jarak zonasi.

"Nantinya, setiap calon siswa yang berada di lingkungan satu RW dengan sekolah, maka otomatis akan diterima karena jaraknya pasti dekat dengan sekolah," terang Ganjar.

Selain persoalan zonasi, ada pula persoalan beberapa kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri. Setidaknya lanjut dia, ada 17 kecamatan di berbagai daerah di Jawa Tengah yang tidak memiliki fasilitas SMA/SMK atau SLB negeri.

Ganjar pun mengusulkan adanya solusi khusus yakni membuka kelas jarak jauh di daerah-daerah itu atau membangunkan sekolah baru. Ia meminta Dinas Pendidikan segera menghitung kemungkinan penerapan sekolah jarak jauh. Sambil menyiapkan itu, ia juga meminta Disdik mulai memetakan daerah mana yang bisa dibangun sekolah baru.

"Sekolah jarak jauh ini yang bisa segera direalisasikan, bisa menggunakan fasilitas SMP di daerah itu. Pemprov siap membiayai. Tinggal saya minta Dinas Pendidikan segera membicarakan hal ini dengan Bupati/Wali Kota terkait pemanfaatan fasilitas SMP di sana," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumeri mengatakan, bahwa terkait zonasi memang sudah dipecahkan. Ia membenarkan bahwa jarak zonasi saat ini diukur dari RW setempat.

"Jadi kalau ada calon siswa yang tempat tinggalnya satu RW dengan sekolah, maka langsung diterima," ucapnya.

Jumeri juga mengomentari terkait beberapa daerah yang tidak memiliki sekolah. Ia mengatakan, untuk memfasilitasi calon siswa dari daerah yang tidak memiliki sekolah, pihaknya telah memberikan poin khusus bagi mereka sebesar 2,25. Point itu setara dengan nilai sertifikat tingkat Kabupaten yang dapat digunakan untuk bertarung melalui jalur prestasi.

"Jadi, anak-anak dari daerah yang tidak memiliki fasilitas sekolah itu, bisa mendaftar melalui jalur prestadi di sekolah terdekat dengan tambahan point 2,25. Jadi, calon siswa bisa masuk menggunakan point nilai raport, point kejuaraan dan tambahan point 2,25 itu," terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jateng zonasi PPDB Online
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top