Bisnis.com, MALANG — Pemerintah perlu mencari formula agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari kebijakan penaikan subsidi pulsa bagi ASN dari Rp150.000/bulan di 2020 menjadi Rp200.000/bulan pada tahun depan.
Pengamat Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM M. Kamil mengatakan rencana menaikkan subsidi ini adalah tantangan bagi pemerintah. Dalam tata kelola keuangan, ada istilah realokasi APBN dan refocusing anggaran.
“Sebenarnya dalam keuangan negara itu kan ada yang dinamakan pos belanja anggaran,” katanya di Malang, Kamis (27/8/2020).
Subsidi ini dimungkinkan dengan pos anggarannya dialihkan dari anggaran belanja barang yang tidak terpakai, misal biaya rapat dinas, perjalanan dinas, dan belanja lainnya. Jadi pemerintah harus melakukan realokasi dan refocusing yang sebenarnya tidak masalah.
Namun yang menjadi tantangan negara saat ini, kata dia, yakni bagaimana negara bijak untuk menata keuangan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Menurut dia, pemerintah adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Untuk itu, jika memang harus meng-upgrade besaran subsidi, pemerintah harus bisa mengklasifikasi dan mengevaluasi apakah semua ASN di kementerian atau lembaga itu perlu mendapatkan subsidi.
Baca Juga
“Perlu ada pemetaan mana ASN yang harus dapat dan mana yang tidak perlu,” ucapnya.
Menurut dia, ASN yang dapat adalah ASN yang benar-benar membutuhkan subsidi untuk kuota internet. Hal ini diperlukan untuk menghindari kecemburuan sosial . Apalagi saat ini kan masalah school from home masih menjadi problem, khususnya di wilayah 3T. Pemerintah seharusnya bisa lebih membijaki mana prioritas yang harus diutamakan.
Pengamat Komunikasi Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMM, Zen Amirudin menambahkan rencana pemerintah untuk menaikkan subsidi bagi ASN bisa menjadi preseden yang tidak bagus dan rawan menimbulkan kecemburuan sosial.
“Dalam perspektif komunikasi politik, komunikator, dalam hal ini pemerintah, perlu mengedepankan empati sosial,” ucapnya.
Bagaimanapun masyarakat menengah ke bawah sekarang benar-benar merasakan dampak dari pandemi covid-19 sehingga semua pihak harus bisa bersinergi memerangi pandemi ini, bukan malah justru membuat kebijakan yang rawan blunder.
Kebijakan ini jika disetujui oleh pemerintah, menurut M. Kamil, ada konsekuensi yang harus dilakukan, yakni seluruh ASN harus memacu kinerja dan produktivitas kinerja dalam mendukung prinsip flexible working space yang diterapkan pemerintah selama pandemi. (K24)
