Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Medsos Belum Dimaksimalkan Dalam Kampanye Pilkada

Di Jawa itu misalnya, biasanya kalau ketemu itu akan lebih marem, bisa bertatap muka secara langsung, bisa menjelaskan secara lebih detail hal-hal yang ingin disampaikan.
Muhammad Faisal Nur Ikhsan
Muhammad Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com 23 November 2020  |  12:17 WIB
Ilustrasi WhatsApp. - Bloomberg/Chris Ratcliffe
Ilustrasi WhatsApp. - Bloomberg/Chris Ratcliffe

Bisnis.com, SEMARANG - Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIY, mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial atau kampanye daring masih jarang dilakukan oleh Tim Paslon Pilkada DIY.

“Tidak terlalu besar, sebagian masih mengandalkan pertemuan terbatas dengan protokol kesehatan,” ungkapnya, Senin (23/11/2020).

Sebelumnya, KPU telah menganjurkan Paslon untuk mengurangi intensitas kampanye dalam bentuk pertemuan langsung. Anjuran ini dikeluarkan sebagai usaha KPU dalam mencegah penyebaran Covid-19 di masa kampanye. Meskipun demikian, Hamdan mengungkapkan bahwa di DIY sendiri, kampanye secara bertatap muka masih menjadi preferensi.

“Di Jawa itu misalnya, biasanya kalau ketemu itu akan lebih marem, bisa bertatap muka secara langsung, bisa menjelaskan secara lebih detail hal-hal yang ingin dia [paslon] sampaikan,” jelasnya.

KPU DIY, ungkap Hamdan, memang tidak melarang kampanye dalam bentuk pertemuan langsung. Mengingat beragamnya latar belakang pemilih.

“Tentu segmen masyarakat kita itu sangat beragam. Ada yang melek teknologi [ada pula yang tidak], kemudian ini ditutup sama sekali untuk pertemuan tatap muka, tidak, jadi masih dimungkinkan,” ungkapnya.

Namun, hal tersebut juga mesti diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang juga sudah diatur oleh KPU. Misalnya dengan tetap melakukan pembatasan jumlah peserta pertemuan maksimal 50 orang, juga dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak langsung selama acara berlangsung.

Rahmad Muhajir Nugroho, Dekan Fakultas Hukum UAD, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah situasi COVID-19 adalah hal yang tidak mudah. “

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, oleh karena itu prioritas utama sebenarnya ketika melaksanakan agenda pemerintahan [seperti Pilkada, seharusnya] lebih mementingkan pada keselamatan rakyat dibandingkan agenda politik lima tahunan,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, KPU memastikan akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama penyelenggaraan Pilkada di DIY.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

yogyakarta Pilkada 2020
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top