Bisnis.com, SEMARANG – Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam, mengingatkan bahwa vaksinasi belum cukup untuk melawan Covid-19. Pasalnya, penularan virus masih bisa terjadi. “Sangat mungkin, karena kita belum tahu virus jenis apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang,” jelasnya, Kamis (14/1/2021).
Hakam mengungkapkan bahwa kasus reinfeksi cukup umum terjadi. Di Kota Semarang saja, ia telah mencatat kemunculan kasus reinfeksi. “Hampir 6.000 ‘lulusan’ Rumah Dinas [tempat isolasi di Kota Semarang], kurang lebih sebanyak 50-an pasien mengalami reinfeksi,” ungkapnya. Kasus ini ditengarai muncul akibat penyebaran strain virus Covid-19 yang beragam.
Meskipun demikian, Hakam juga mengungkapkan beberapa kasus reinfeksi yang invalid atau kurang tepat. “Kadang-kadang, dia [masyarakat] itu ketemu reinfeksi karena dari perusahaan meminta untuk swab lagi. Makanya saya bilang, swab PCR itu bisa positif sampai 4 bulan. Jadi, harus dipastikan kalau menyebut reinfeksi harus memiliki gejala dulu. Kalau gak ada gejala, saya kira reinfeksi ndak,” jelasnya.
Baca Juga
Ia mengimbau masyarakat untuk melakukan uji swab atau PCR dengan tepat. Bagi penyintas, uji PCR masih berpotensi untuk membaca sisa-sisa virus Covid-19 yang sudah mati. Sehingga, apabila tidak mengalami gejala seperti sesak napas atau demam, penyintas tidak perlu panik apabila uji PCR menunjukkan hasil positif.
Untuk mencegah penularan Covid-19, Dinas Kesehatan Kota Semarang kini tengah melakukan proses vaksinasi tahap pertama. Sebelumnya, sebanyak 9.800 vial vaksin telah diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pada Kamis (14/1/2021), 10 tokoh masyarakat Kota Semarang telah melakukan proses vaksinasi tahap pertama.
Hakam juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan atau uji PCR masih terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang. “Kurang lebih, seminggu di angka 3.000 – 4.000,” klaimnya. Hasil pemeriksaan tersebut merupakan jumlah dari berbagai fasilitas laboratorium yang tersedia di Kota Semarang. Baik di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Sementara itu, kapasitas pemeriksaan di laboratorium milik pemerintah hanya 180 pengujian per hari. “Kalau jumlah yang diperiksa lebih dari 90 ada delay [hasil PCR], paling dua hari,” ungkapnya.