Penyerapan Tenaga Kerja di Jateng Masih Minim

Bisnis.com, SEMARANG – Jumlah penduduk Jawa Tengah kini mencapai 36,52 juta jiwa. Ada kenaikan 4,1 juta jiwa apabila dibandingkan dengan sensus yang dilakukan pada tahun 2010 lalu.

Laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir mencapai 1,17 persen per tahun. Lebih cepat ketimbang periode 2000-2010 yang hanya sebesar 0,37 persen. Kenaikan juga terjadi pada persentase penduduk lansia. Tercatat, jumlah lansia di Jawa Tengah mencapai 12,15 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

Ada 2,01 juta pendatang di Jawa Tengah atau 5,51 persen dari jumlah penduduk yang ada. Sebagian memilih untuk belajar. Sebagian lagi menggantungkan nasibnya untuk bekerja di daerah ini. Warga pendatang ini ikut menyumbang persentase penduduk usia produktif. Dimana sejak 1971 data sensus menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 1971, 53,83 persen penduduk di Jawa Tengah berada dalam usia produktif.

Sementara itu, pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 70,60 persen. Namun, bonus demografi yang berlangsung ini tidak berdampak banyak. Pasalnya, pada tahun 2020 pandemi ikut menggempur sendi perekonomian daerah, sehingga angka pengangguran pun ikut melonjak.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif belum tentu berbanding lurus dengan tingkat keterserapan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang ada.

“Pandangan umum, dengan bonus demografi maka sektor usaha padat karya akan mudah mendapatkan calon tenaga kerja. Namun kondisi riilnya tidak demikian,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (27/1/2021).

Menurutnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Misalnya saja perubahan pola hidup serta mental kerja di sektor industri padat karya.

Dalam 3 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat terjadinya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada 2018, TPT berada di angka 4,51 persen. Setelahnya, di tahun 2019, terjadi penurunan. Angka TPT tercatat berada di 4,49 persen. Namun, setelah pandemi, angka ini melonjak tajam hingga menyentuh 6,48 persen.

Tak hanya TPT, BPS Provinsi Jawa Tengah juga mencatat kenaikan persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir. Pada 2018, angkanya berkisar di 11,32 persen. Seperti pada indikator TPT, penurunan persentase penduduk miskin ikut menurun pada tahun 2018 dengan angka di 10,80 persen. Setelah pandemi, angkanya kembali naik dan bahkan lebih tinggi ketimbang tahun 2018.

BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa pada 2020 lalu, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 11,41 persen.

Pengelolaan serta pemanfaatan momen bonus demografi, menurut Sakina, tidak bisa dipasrahkan hanya kepada pemerintah. “Perlu kerja sama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk menciptakan tempat investasi dan tempat kerja yang nyaman. Upaya ini harus dilakukan secara terstruktur melalui kerja sama lintas lembaga,” ujarnya.

Selain tingginya TPT serta persentase penduduk miskin di Jawa Tengah, fenomena tenaga kerja murah juga jadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

Dari rentang usia produktif yaitu 15 – 64 tahun, penduduk dalam rentang usia 15-19 tahun menjadi kelompok dengan rata-rata upah bersih terendah. BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa rata-rata upah bersih yang diterima penduduk pada rentang usia tersebut berkisar di Rp1.428.755 per bulan. Sementara itu, upah tertinggi dirasakan oleh penduduk dengan rentang usia 55-59 tahun. Pada kelompok usia tersebut, rata-rata upah bersih yang diterima mencapai Rp2.853.230 per bulan.

Subsidi perumahan, transportasi, hingga biaya pendidikan anak-anak dari keluarga pekerja menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan riil bagi pekerja. “Tentunya langkah tersebut bisa dilakukan tanpa meningkatkan biaya tenaga kerja untuk perusahaan. Ini akan meningkatkan daya tarik tenaga kerja,” ujar Sakina.

Ia juga menjelaskan bahwa Disnakertrans akan memberikan berbagai pelatihan guna meningkatkan kualitas angkatan kerja yang ada di Jawa Tengah. "Dengan demikian akan memunculkan tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki keahlian tertentu yang nantinya dapat terserap di dunia kerja. Sehingga dapat meningkatkan ‘harga diri’ dalam arti meningkatkan nilai jual dengan tidak lagi dibayar dengan upah murah,” jelasnya.

Sinergi antara Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik komunitas ataupun pemerintah, SMK, dengan dunia industri perlu terus dilakukan. Di Jawa Tengah sendiri, lembaga pelatihan vokasional semacam ini telah tersebar di berbagai daerah. Jumlah LPKS di Jawa Tengah mencapai 1.374 buah, sementara BLK Komunitas sebanyak 415 buah, BLK Luas Negeri 124 buah, dan BLK Pemerintah baik milik Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota berjumlah 37.

“Perlu peningkatan komunikasi dan kerja sama dengan pengelola kawasan industri untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kerja. Baik tingkat kompetensi yang dibutuhkan maupun jumlahnya,” ungkap Sakina.

Pada tahun 2021 ini, Sakina optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Optimisme tersebut juga berlaku atas kondisi ketenagakerjaan yang ada. Berbagai langkah strategis mulai disiapkan, misalnya saja dengan berbagai kegiatan pelatihan berbasis teknologi. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah juga akan menyiapkan lembaga pelatihan kerja berbasis teknologi informasi.

“Dengan pembelajaran online dan pelatihan-pelatihan kreativitas yang mandiri [dengan orientasi] kewirausahaan,” tambahnya. Reorientasi dan redesain LPK serta rebranding BLK yang ada juga akan dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan penyerapan angkatan kerja di Jawa Tengah.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, serta Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2019, setelah pandemi jumlahnya terus meningkat. Bahkan, ketiga indikator tersebut mencatatkan rekor tertinggi selama tiga tahun ke belakang.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah