Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Epidemiolog: Masyarakat Abai Prokes, Pemerintah Kurang 3T

PPKM Mikro harus dievaluasi, jangan diperpanjang tanpa evaluasi apa pun karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPKM Mikro.
Ilustrasi: Antrean warga yang hendak vaksin di depan Gedung Gradhika Semarang./Bisnis-Alif Nazzala Rizki
Ilustrasi: Antrean warga yang hendak vaksin di depan Gedung Gradhika Semarang./Bisnis-Alif Nazzala Rizki

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama menyebut kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia bukan hanya karena varian baru Covid-19, tapi juga sikap abai berbagai pihak dalam menangani kasus.

“Kenaikan [kasus Covid-19] wajar, karena 3T (testing, tracing, treatment) kurang dan masyarakat abai sama 5M,” jelas Bayu, Senin (21/6/2021).

Dalam keterangan resminya Bayu menyebut bahwa seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai abai dalam menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangah, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Selain itu, pemerintah masih kurang dalam melaksanakan 3T tersebut.

Oleh karena itu, Bayu menilai agar kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dievaluasi lebih lanjut.

PPKM Mikro harus dievaluasi, jangan diperpanjang tanpa evaluasi apa pun karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPKM Mikro,” jelasnya.

Terkait wacana lockdown, Bayu menyarankan agar baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tersebut.

“Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas, kemudian tidak pernah dievaluasi,” jelasnya.

Bayu secara khusus memberikan kritik pada penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. “Di Indonesia, dari awal pemerintahnya tidak solid. 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu, masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi,” tambahnya.

Pada perkembangan lainnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengambil keputusan micro-lockdown setelah 13 daerah di provinsi tersebut berstatus zona merah.

Adapun, 13 daerah tersebut adalah Kudus, Demak, Pati, Grobogan, Jepara, Blora, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Brebes, Tegal, Sragen, Wonogiri, dan Kota Semarang.

“Saya minta mikro zonasinya dipelototin. Bahkan kita sekarang sudah sampai lockdown mikro. Saya sudah sampaikan pada teman-teman Bupati/Wali Kota. Tidak usah ragu. Begitu di situ ada daerah yang menunjukkan data epidemiologis tinggi, langsung kunci. Sebanyak-banyaknya tidak apa-apa,” ucap Ganjar.

Sebelumnya, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta masyarakat untuk kooperatif dan ikut berperan bersama pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Karena semua ini tergantung dari kita sendiri-sendiri, kita bisanya hanya mengambil kebijakan, berbuat sesuatu mengkonsolidasikan kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat menganggap enteng, ya kita juga kesulitan menindaklanjuti penularan,” jelas Ngarsa Dalem, Minggu (20/6/2021).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper