Bisnis.com, PALU - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan bahwa Sulteng masih bergantung benih dari luar daerah provinsi tersebut untuk pengembangan dan peningkatan sektor pertanian.
"Berkaitan dengan ketersediaan benih, itu yang masih menjadi kendala karena masih sedikit yang bisa tersedia di daerah kita," ucap Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng Tri Iriyani Lamakampali Senin yang disampaikan kepada Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir berkunjung di Dinas TPH Provinsi Sulteng, di Palu, Senin (9/8/2021).
Dalam upaya pemenuhan benih di daerah itu, kata Tri Iriyani, perlu peningkatan fungsi Balai Benih Pertanian yang dimiliki oleh Pemprov Sulteng agar Sulteng dapat mandiri dari sisi ketersediaan benih pertanian dan mengatasi kelangkaan benih yang selama ini, masih menjadi kendala bagi petani dalam menggarap lahan pertanian.
"Karena daerah kita belum dapat memenuhi kebutuhan benih untuk masyarakat , sehingga selama ini benih kita dibeli di daerah lain," kata Tri.
Wagub Sulteng Ma'mun Amir merespons positif hal itu, dan akan memprioritaskan peningkatan fungsi Balai Benih Pertanian demi memenuhi kebutuhan masyarakat petani.
Ma'mun mengatakan seiring dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng yang ingin menjadikan Sulteng lebih maju dan lebih sejahtera, maka diharapkan program dan kegiatan tahun 2022 diajukan berdasarkan skala prioritas, salah satunya menyangkut peningkatan fungsi Balai Benih Pertanian.
Baca Juga
"Program dan kegiatan yang diajukan merupakan perwujudan dari pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Ma'mun.
Ma'mun Amir juga menekankan kepada OPD terkait agar perhatikan distribusi pupuk bersubsidi termasuk pemanfaatannya, karena ketersediaan pupuk pada petani belum tercukupi.
"Kepada OPD terkait agar menambah kuota pupuk bersubsidi dan dapat mengawasi dengan distribusi pupuk," ungkapnya.
Wagub Sulteng juga menekankan bahwa organisasi perangkat daerh (OPD) agar jangan mengajukan kegiatan anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar, tetapi harus melakukan efisiensi anggaran, berdasarkan skala prioritas.
