Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan masyarakat Pati telah selesai menggelar demo menuntut kebijakan dan mundurnya Bupati Sadewo dari jabatan pada Rabu (13/8/2025).
Namun Bupati Sadewo mengatakan dirinya tidak mundur meski terdapat tuntutan. Menurutnya, ia telah dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.
"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya pada Rabu.
Ia menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dirinya pun menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.
"DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut," tegasnya.
Sembari menunggu keputusan DPRD, Sadewo meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kebijakan politiknya yang membuat polemik di tengah masyarakat.
Baca Juga
Ia pun mengakui bahwa dirinya salah dan akan memperbaiki kesalahan itu. Dia juga mengimbau warga untuk memaklumi kesalahannya, mengingat Sudewo baru beberapa bulan menjadi Bupati Pati dan memiliki banyak kekurangan.
"Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya, ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati masih banyak kekurangan masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan," ujarnya.
DPRD Buat Pansus Pemakzulan
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membenarkan bahwa pada Rabu (13/8) digelar rapat paripurna DPRD yang dihadiri 42 orang dari 50 anggota, sehingga kuorum.
Dari 42 anggota itu ada yang mengusulkan terbentuknya panitia khusus (Pansus) angket. Sehingga rapat tersebut juga membentuk tim pansus angket dengan jumlah anggota 15 orang.
"Semua fraksi menyepakati dibentuk tim pansus angket untuk menindaklanjuti tentang kebijakan Bupati Pati Sudewo. Hari ini (13/8) pansus langsung rapat. Sedangkan hasilnya menunggu mereka karena punya waktu 60 hari kerja," ujar Ali dikutip dari Antaranews.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan akan diajukan melalui mekanisme resmi untuk dikirim ke Mahkamah Agung (MA).
Respons Istana soal Demo Pati
Presiden Prabowo Subianto ikut buka suara atas demo Pati yang terjadi pada Rabu (13/8/2025). Dia meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak luas.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyayangkan polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memicu gelombang protes warga.
“Kalau secara khusus belum [memberikan tanggapan langsung], tetapi tentunya beliau [Presiden Prabowo] menyayangkan. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu,” ujar Prasetyo usai gladi kotor HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).
Prasetyo menegaskan, Presiden Ke-8 RI itu berharap agar permasalahan segera diselesaikan tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas bagi warga.
“Kita berharap segera selesai, karena apapun itu jangan sampai mengganggu kehidupan bermasyarakat di Pati, juga jangan mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan,” ucapnya.
Dia mengatakan bahwa kini pemerintah mendorong semua pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Dia juga tidak ingin permasalahan ini terus berlarut-larut.
“Semoga bisa segera dicari jalan keluar masing-masing pihak,” tandas Prasetyo.
