Bisnis.com, KLATEN – Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Klaten telah kembali digelar sejak pekan lalu. Bupati Klaten, Sri Mulyani, meninjau langsung pelaksanaan PTM tersebut untuk memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) sudah dijalankan dengan tepat.
“Alhamdulillah pembelajaran tatap muka bisa kembali digelar di Klaten, semoga dapat berjalan dengan baik sehingga siswa-siswa di Klaten dapat belajar dengan maksimal,” jelas Sri, seperti dikutip dari laman klatenkab.go.id, Senin (6/9/2021).
Awal pekan ini, Sri meninjau 2 sekolah yang tengah menggelar PTM di Kabupaten Klaten. Kedua sekolah tersebut adalah SMAN 2 Klaten dan SMKN 2 Klaten. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidaK), Sri juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan peserta didik.
“Saya lihat siswa antusias mengikuti PTM, ini menunjukkan PTM sudah lama dinantikan oleh siswa. Meski saat ini Klaten sudah diperbolehkan untuk menggelar PTM, namun saya minta sekolah memperhatikan disiplin prokes, terutama pemakaian masker selama kegiatan PTM berlangsung,” ungkap Sri.
Dinas Pendidikan Klaten memastikan bahwa kegiatan PTM bakal terus dievaluasi secara berkala. Apabila di satu sekolah muncul klaster Covid-19, maka kegiatan PTM di sekolah tersebut bakal dihentikan untuk sementara.
Pihak sekolah juga diwajibkan untuk melengkapi sarana penunjang penerapan prokes, seperti tempat mencuci tangan dengan sabun, serta thermogun untuk memeriksa suhu siswa dan guru. Selain itu, sekolah juga diminta untuk selalu menyiapkan masker. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya peserta didik yang hanya memakai satu masker.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengizinkan sekolah untuk melaksanakan PTM pada 30 Agustus lalu. Izin tersebut dikeluarkan seiring turunnya status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Meskipun demikian, pelaksanaan PTM mesti dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Uji coba PTM mesti dilakukan selama 1-2 minggu untuk memastikan kesiapan sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga mesti mendapatkan izin dari orang tua murid, gugus tugas kabupaten/kota, serta pemangku wilayah dalam hal ini bupati/wali kota atau gubernur untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
