Bisnis.com, SOLO - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan program yang membolehkan kadernya untuk poligami.
Dalihnya, program tersebut dibuat sebagai bentuk kepedulian kader PKS terhadap persoalan sosial yang muncul akibat pandemi.
Pasalnya, selama wabah Covid-19 merebak itu dianggap banyak perempuan yang menjadi janda dan anak yatim.
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Solo, Sugeng Riyanto saat dikonfirmasi membenarkan program tersebut.
“Lantas DPP dalam hal ini membuat kebijakan berorientasi kepada lini struktur bagaimana membuat upaya support para kader mulai pendataan sampai ekonomi. Lalu untuk kader ada unit pembinaan anggota,” terangnya dilansir dari Solopos, Kamis (30/9/2021).
Baca Juga
Melalui program pembinaan anggota itu lah, menurut politikus PKS Solo itu, para kader yang sudah mampu diharapkan bisa poligami. Namun menurutnya poligami kader PKS diprioritaskan kepada para janda dari kalangan kader partai.
“Dilihat dari latar belakang dan kontekstual kekinian, problem yang harus diselesaikan internal dulu. PKS bertanggung jawab menyelesaikan problem kader. Secara internal ada tanggung jawab itu. Jadi internal dulu, baru merambah luar,” katanya.
Program poligami dicabut
Setelah program poligami tersebut menuai polemik di tengah masyarakat, DPP PKS akhirnya dikabarkan telah mencabutnya.
Ketua DPD PKS Solo, Daryono, membenarkan terkait pencabutan anjuran poligami bagi kader PKS.
Ia pun berharap ke depan DPP PKS bisa menghindari kebijakan-kebijakan yang akan menimbulkan polemik atau kontroversi di masyarakat.
