Bisnis.com, SEMARANG - Pelaku bisnis pariwisata dan perhotelan yang tergabung dalam Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) mendatangi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (21/10/2021). IHGMA DPD Jawa Tengah menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan yang dialami pelaku sektor industri perhotelan utamanya di masa pandemi Covid-19.
Dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh sektor industri pariwisata dan perhotelan selama 2 tahun terakhir. Imbasnya, tak sedikit hotel-hotel yang terpaksa merumahkan tenaga kerjanya untuk sementara waktu, atau bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Berbagai upaya tersebut terpaksa dilakukan untuk menekan kewajiban tetap atau fixed cost yang tidak bisa dihindari lagi. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menginisiasi gerakan dan sertifikasi Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) atau CHSE. Diharapkan, upaya tersebut dapat menghindari penyebaran virus Corona di sektor pariwisata dan perhotelan.
"Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, CHSE yang sudah digaungkan sejak awal pandemi dan sudah diimplementasikan oleh hotel–hotel yang sadar dengan fungsinya, tidak sepenuhnya mendatangkan hasil yang positif bagi hotel. Terutama setelah kebijakan pemerintah yang bertubi-tubi dalam pembatasan kegiatan masyarakat membuat hotel semakin terpuruk," jelas Sekretaris Jenderal IHGMA DPD Jawa Tengah, Wening Damayanti, dikutip Jumat (21/10/2021).
Dalam siaran persnya, Wening mengungkapkan bahwa ke depannya sertifikasi CHSE tak lagi dibiayai oleh pemerintah. Isu tersebut tentunya membawa keresahan tersendiri bagi pelaku industri perhotelan, khususnya di Jawa Tengah.
Pertemuan dengan Sinoeng Noegroho Rahmadi, Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dilakukan untuk mendiskusikan isu sertifikasi CHSE tersebut. Pertemuan tersebut juga digelar untuk memohon kelonggaran kegiatan masyarakat di hotel.
"Hal ini karena adanya larangan untuk mengadakan acara di hotel, pembatasan–pembatasan kegiatan dan tamu yang menginap di hotel. Tentu saja hal tersebut harus disuarakan supaya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, bahwa hotel adalah tempat yang aman untuk menyelenggarakan acara dengan standar prokes yang ketat terutama karena sudah melaksanakan protokol yang sesuai dengan yang di syaratkan dan menjadi bahan audit dalam CHSE," jelas Wening.
IHGMA DPD Jawa Tengah berharap dengan adanya penyampaian aspirasi ini, para pelaku industri pariwisata dalam hal ini secara khusus adalah bidang perhotelan akan mendapatkan perhatian dan solusi untuk tetap bisa menjalankan operasional secara terukur dan termonitor. Hal ini demi menyelamatkan kelangsungan hidup para hotelier yang telah sangat terdampak selama masa pandemi.
