Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan sosial.
Hasilnya, sebanyak 895 data calon penerima bantuan dianggap tidak layak dan langsung dilakukan pencoretan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, Bandro Budi Nugroho, mengatakan verifikasi untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran dilakukan dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja.
Data dari SIAK itu nantinya akan dibandingkan dengan data dari pemerintah pusat untuk mengetahui data penerima.
“Kemarin itu akan disebarkan rencana sebanyak 9.020 KKS sebagai penerima bantuan sembako dari pusat, sebelum disalurkan itu kita sandingkan dengan SIAK dan hilang sekian jadi tinggal 8.125. Itu sebagian nanti akan kita verifikasi di lapangan juga sehingga datanya valid dan menyasar yang butuh,” kata dia, Senin (22/11/2021).
Baca Juga
Dia menyebut verifikasi dilakukan dengan memasukkan NIK penerima. Dari situ petugas akan mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dan data lainnya dari calon penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Jogja.
Saat ditemui informasi penerima yang sekiranya tidak layak, petugas akan langsung menghapus dari daftar calon penerima bantuan sosial. Namun, pihaknya mengakui bahwa hal itu masih kurang optimal.
“Caranya kita sandingkan langsung, jadi di komputer itu akan langsung tertera data pekerjaan penerima dan lain sebagainya. Jadi kalau muncul seperti itu langsung kita hapus saja. Tapi kan tidak langsung beres 100 persen, makanya kita harus verifikasi lagi di lapangan,” katanya.
Pada tahun ini, ada berbagai jenis bantuan sosial atau bansos yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun Pemkot Jogja. Bansos itu antara lain bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, asistensi sosial lanjut usia miskin (Aslum), bantuan sosial tunai (BST), dan asistensi sosial penyandang disabilitas (ASP).
“Untuk BST APBD tersalurkan kepada 1.080 KPM demgan anggaran Rp1,3 miliar, Aslum kan dua tahap kemarin pada tahap pertama menyasar 2.016 orang dengan nilai Rp2,2 miliar dan tahap kedua itu menyasar 2.292 orang, Rp2,4 miliar,” jelas dia.
