Bisnis.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan, karena pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan.
Hal itu disampaikan Ganjar di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, dan Kepala Dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI, serta pejabat terkait dalam rapat koordinasi dinas-dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/11/2021).
“Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission [OSS]. Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Akan tetapi, akibatnya kami di daerah yang pusing,” katanya, Jumat (3/12/2021).
Dia mencontohkan wilayah di sekitar lereng Gunung Merapi, tepatnya di Klaten, yang dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin dan bisa dikontrol, serta diawasi. Akan tetapi, setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.
“Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak,” tegasnya.
Ganjar pun meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama untuk mengelola perizinan penambangan dengan baik.
Baca Juga
“Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan,” ucapnya.
Menurutnya, perlu pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan eksplorasi yang bisa mengancam lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berpesan kepada kepala Dinas ESDM untuk terus menjunjung tinggi integritas. Pasalnya, persoalan ESDM ini banyak melibatkan praktik korupsi karena ada sumber uang yang besar di dalamnya.
“Maka teman-teman asosiasi bertemu untuk mereview tentang berbagai persoalan yang ada. Saya titip, ayo kita jaga integritas di dunia ESDM ini,” imbuhnya.
