Bisnis.com, YOGYAKARTA – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DI Yogyakarta, Eko Suwanto, mengimbau semua pihak memaknai perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.
“Menjadi prioritas kita, bagaimana menjaga keselamatan masyarakat. Dengan cara tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Eko, Kamis (22/12/2021) siang.
Dalam diskusi yang digelar secara virtual oleh Humas Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Eko menjelaskan bahwa meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 se-Jawa Bali tidak jadi, namun pemerintah tetap melaksanakan sejumlah pembatasan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 setelah Nataru.
“Level tiganya tidak jadi, tetapi tetap ada pembatasan-pembatasan. DI Yogyakarta misalnya, [kapasitas pengunjung] tempat wisata maksimum 75 persen, hotel maksimum 50 persen misalnya, kemudian petunjukan-pertunjukan dengan daring, dan sebagainya,” jelas Eko.
Meskipun demikian, menurut Eko, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta perlu mengambil langkah lebih lanjut guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Terlebih dengan risiko penyebaran coronavirus varian Omicron.
“Kami sebutnya, kontrol orang masuk ke Jogja. Jadi di Jogja diperkuat dengan vaksinasi di dan protokol kesehatan, tetapi yang masuk ke Jogja juga harus ada semacam seleksi. Dengan cara apa? Kami menawarkan tiga jurus,” jelas Eko.
Baca Juga
Jurus pertama adalah dengan mengendalikan akses transportasi di wilayah-wilayah perbatasan. Menurut Eko, kontrol pembatasan tersebut tak perlu dilakukan selama 24 jam penuh, asalkan pengawasannya dilakukan dengan ketat. “Kita bisa lakukan misalnya bus-bus yang masuk ke DI Yogyakarta itu secara random kemudian dilakukan rapid antigen untuk memastikan masuk ke Jogja itu aman,” tambahnya.
Sementara itu, jurus kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan antigen kepada pelaku dan pengelola wisata di DI Yogyakarta. Utamanya bagi mereka yang berhubungan langsung dengan wisatawan luar kota. “Contoh, bagian ticketing, misalnya. Boleh jadi kan tidak semuanya cashless, ada juga yang terima duit cash,” tambah Eko.
Untuk mendukung langkah tersebut, infrastruktur penunjang protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan juga mesti tersedia di tempat-tempat wisata. Lebih daripada itu, fasilitas tersebut mesti disesuaikan dengan kapasitas serta jumlah wisatawan yang ada. “Ini agar tidak ada antrian untuk orang cuci tangan,” tambah Eko.
Sementara itu, Eko menjelaskan bahwa proses edukasi juga diperlukan sebagai jurus terakhir mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat Nataru. “Bagaimana pun, harus ada edukasi kepada wisatawan itu sendiri. Untuk juga menjaga keselamatannya, dan ini bukan pekerjaan mudah,” ucapnya.
