Bisnis.com, SEMARANG – Ketimpangan ekonomi masih terjadi di kawasan utara dan selatan DI Yogyakarta. Dalam hal ini, wilayah selatan merujuk pada tiga daerah yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin di tiga wilayah tersebut menjadi yang tertinggi.
Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo, masing-masing mencapai 14,04 persen, 17,69 persen, dan 18,38 persen. Bandingkan dengan persentase di wilayah utara yang terdiri dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dimana persentase kemiskinannya dalam tiga tahun terakhir berada di bawah 10 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DI Yogyakarta Beny Suharsono menjelaskan bahwa pemerintah daerah bakal fokus untuk menyelesaikan ketimpangan tersebut. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2027, DI Yogyakarta bakal menguatkan konsep pembangunan di wilayah selatan.
“Memang harus ada keberpihakan ke wilayah selatan. Mau tidak mau. Jadi energi kita harus tercurahkan ke tiga wilayah selatan itu,” jelas Beny, dikutip Rabu (16/3/2022).
Dari sisi perekonomian, wilayah selatan masih didominasi oleh aktivitas pertanian. Sementara itu, aktivitas layanan dan jasa lebih banyak ditemui di kawasan utara. “Maka belanja lebih kuat di wilayah utara, di selatan ini coraknya pertukaran barang. Bukan uang,” jelas Beny saat ditemui Bisnis di kantornya di Yogyakarta.
Pembenahan kawasan selatan sendiri sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sejak beberapa tahun terakhir. Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) di DI Yogyakarta diharapkan bisa menghubungkan tiga kabupaten di wilayah selatan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Mengutip HarianJogja Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, proyek JJLS di DI Yogyakarta ditargetkan bakal rampung pada 2025 mendatang.
Beny menjelaskan bahwa RPJMD DI Yogyakarta tahun 2022-2027 bakal dikebut pengerjaannya.
“Nanti secepat-cepatnya itu baru selesai 6 bulan setelah ditetapkan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur. Tetapi visi-misi itu akan disampaikan di tengah sidang paripurna nanti, kira-kira di bulan Oktober itu. Sebelum penetapan [Gubernur dan Wakil Gubernur] oleh Presiden di Jakarta,” jelasnya.
