Bisnis.com, SEMARANG — Jawa Tengah telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digelar pada Kamis (24/11/2022).
Dalam rancangan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun mendatang bisa menyentuh angka Rp25,731 triliun. Merujuk pada APBD tahun 2022, angka tersebut mengalami peningkatan.
"Sebenarnya kita naiknya lebih tinggi lagi, tapi karena kemarin pandemi jadi dipotong dan pendapatannya berkurang. Makanya sekarang kita eksplorasi," jelas Ganjar saat ditemui wartawan.
Sebagai informasi, dalam APBD 2022, pendapatan daerah di Jawa Tengah ditargetkan berada di Rp24,253 triliun dengan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Rp16,366 triliun. Pada tahun depan, Ganjar memproyeksikan PAD tersebut bisa meningkat hingga mencapai Rp17,450 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menjagokan badan usaha milik daerah (BUMD). Usaha pelat merah itu diharapkan bisa mencatatkan kinerja positif demi mendukung pembangunan daerah.
"Ada Raperda yang disiapkan, salah satunya optimalisasi pengelolaan BUMD kita. Maka itu salah satu bagian bagaimana pendapatan juga akan meningkat. jadi kepedulian dari kawan-kawan DPRD untuk mengatur itu cukup bagus," ucap Ganjar.
Sebelumnya, dalam agenda rapat paripurna yang digelar pada Selasa (22/11/2022) kemarin, Ganjar menjelaskan bahwa APBD 2023 bakal bertumpu pada upaya penguatan kinerja dan kesehatan BUMD. Strategi itu diharapkan bisa mendorong kontribusi signifikan dari BUMD untuk mencapai target pendapatan daerah.
Selain BUMD, upaya pemenuhan sarana dan prasarana pembayaran pajak juga diharapkan bisa mendorong penerimaan PAD di Jawa Tengah. Sosialisasi pembayaran pajak dan pelaksanaan dengan sistem jemput bola juga dilakukan. "Ini bekerja sama dengan beberapa pihak. Antara lain dengan PK, Bhabinkamtibmas, Ormas, dan BUMDes," kata Ganjar.
Adapun bagi wajib pajak yang taat, Pemerintah Provinsi Jawa tengah bakal memberikan apresiasi khusus. Program tersebut tak cuma untuk mendorong ketaatan wajib pajak, tapi juga untuk mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jawa Tengah.
Dalam paparannya, Ganjar juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal melakukan revitalisasi dan pendayagunaan aset. Caranya, dengan menawarkan aset itu untuk dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
Dalam rancangan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun mendatang bisa menyentuh angka Rp25,731 triliun. Merujuk pada APBD tahun 2022, angka tersebut mengalami peningkatan.
"Sebenarnya kita naiknya lebih tinggi lagi, tapi karena kemarin pandemi jadi dipotong dan pendapatannya berkurang. Makanya sekarang kita eksplorasi," jelas Ganjar saat ditemui wartawan.
Sebagai informasi, dalam APBD 2022, pendapatan daerah di Jawa Tengah ditargetkan berada di Rp24,253 triliun dengan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Rp16,366 triliun. Pada tahun depan, Ganjar memproyeksikan PAD tersebut bisa meningkat hingga mencapai Rp17,450 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menjagokan badan usaha milik daerah (BUMD). Usaha pelat merah itu diharapkan bisa mencatatkan kinerja positif demi mendukung pembangunan daerah.
"Ada Raperda yang disiapkan, salah satunya optimalisasi pengelolaan BUMD kita. Maka itu salah satu bagian bagaimana pendapatan juga akan meningkat. jadi kepedulian dari kawan-kawan DPRD untuk mengatur itu cukup bagus," ucap Ganjar.
Sebelumnya, dalam agenda rapat paripurna yang digelar pada Selasa (22/11/2022) kemarin, Ganjar menjelaskan bahwa APBD 2023 bakal bertumpu pada upaya penguatan kinerja dan kesehatan BUMD. Strategi itu diharapkan bisa mendorong kontribusi signifikan dari BUMD untuk mencapai target pendapatan daerah.
Selain BUMD, upaya pemenuhan sarana dan prasarana pembayaran pajak juga diharapkan bisa mendorong penerimaan PAD di Jawa Tengah. Sosialisasi pembayaran pajak dan pelaksanaan dengan sistem jemput bola juga dilakukan. "Ini bekerja sama dengan beberapa pihak. Antara lain dengan PK, Bhabinkamtibmas, Ormas, dan BUMDes," kata Ganjar.
Adapun bagi wajib pajak yang taat, Pemerintah Provinsi Jawa tengah bakal memberikan apresiasi khusus. Program tersebut tak cuma untuk mendorong ketaatan wajib pajak, tapi juga untuk mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jawa Tengah.
Dalam paparannya, Ganjar juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal melakukan revitalisasi dan pendayagunaan aset. Caranya, dengan menawarkan aset itu untuk dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
