Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kabupaten Rembang mencatat masih ada 6.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu mendapatkan perhatian.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menjelaskan bahwa perbaikan RTLH itu menjadi penting sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Baca Juga
"Kalau 6.000 dikali Rp20 juta, ini butuh Rp12 miliar, untuk penanganan RTLH kalau memang kita ingin selesai penanganan kemiskinan ekstrem di 2024. Tentu ini sangat membutuhkan intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat," jelasnya dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Jekutibanglor yang dilaksanakan di Rembang, Kamis (16/3/2023).
Sejak tahun 2016, jumlah RTLH di wilayah Kabupaten Rembang telah mengalami penurunan 27,26 persen dari 59.453 unit RTLH. Hingga tahun 2022, penanganan RTLH di wilayah tersebut sudah mencapai 17.954 unit. Perbaikan RLTH itu juga sejalan dengan upaya peningkatan kinerja perekonomian daerah.
Pada tahun 2022, Kabupaten Rembang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi. "Rembang terus bergerak ke arah yang lebih maju. Indikasinya pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 kita berada di 5,55 persen, jadi ini cukup bagus," jelas Hafidz.
Angka kemiskinan juga berhasil ditekan, dari 15,8 persen pada 2021 menjadi 14,65 persen di tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rembang juga menjadi TPT terendah se-Jawa Tengah pada 2022 dengan 1,76 persen.
Selain perbaikan RTLH, Hafidz menjelaskan bahwa Kabupaten Rembang begitu mengharapkan bantuan untuk melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur transportasi. Sebab, meskipun sempat diperbaiki, namun hujan dengan curah yang cukup tinggi belakangan ini telah menyebabkan jalan-jalan di wilayah tersebut rusak.
Biaya perbaikan itu dikhawatirkan memakan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat sangat diharapkan. "Fasilitas umum mulai jalan, lampu penerangan, ini tentu menjadi ukuran masyarakat. Masyarakat bisa menilai pemerintah baik kalau jalannya baik," kata Hafidz.
Lebih lanjut, Hafidz juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Rembang mendapat kucuran dana sebesar Rp120 miliar dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Untuk jalan nasional, insyaallah tuntas Sarang-Kaliori. Namun perlu disampaikan juga bahwa ini akan ditangani mungkin setelah hari raya [Idulfitri]. Sementara kondisi jalan seperti itu, sehingga kami minta kemarin PPK untuk segera menambal dulu, yang penting hari raya sudah lancar untuk transportasi dan diiyakan," jelas Hafidz.
