Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inflasi Pangan Masih Hantui DIY

Komoditas pangan yang diproduksi DIY belum mencukupi lonjakan permintaan masyarakat saat Nataru.
Pekerja menyusun tabung Liquified Petroleum Gas (LPG)./Bisnis-Fanny Kusumawardhani.
Pekerja menyusun tabung Liquified Petroleum Gas (LPG)./Bisnis-Fanny Kusumawardhani.

Bisnis.com, SEMARANG - Kenaikan harga komoditas pangan masih jadi pemicu inflasi di DI Yogyakarta pada Desember 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada periode tersebut inflasi di DI Yogyakarta berada di angka 0,35% (month-to-month/mtm).

Adapun secara tahunan, inflasi berkisar di 3,17% atau masuk dalam kisaran target 3±1%.

Ibrahim, Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta, menyampaikan bahwa melonjaknya kunjungan wisatawan di DI Yogyakarta pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) telah mendorong peningkatan konsumsi.

"Sehingga pemicu inflasi utamanya masih berasal dari kelompok pangan yakni cabai merah, bawang merah, tomat, dan cabai rawit," jelasnya Rabu (3/1/2024).

Namun demikian, di tengah peningkatan permintaan komoditas pangan tersebut, pasokan pertanian DI Yogyakarta justru disalurkan ke daerah lain. Seperti Gunung Kidul dan Sleman yang jadi sentra produksi cabai merah. Di kedua wilayah tersebut, komoditas cabai justru disalurkan ke luar wilayah.

"Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas bawang merah yang mengalami keterbatasan pasokan akibat belum mulainya musim tanam di sentra Kulon Progo dan Bantul sehingga memicu peningkatan harga," jelas Ibrahim.

Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, beberapa pedagang pasar terpaksa mendatangkan stok dari luar daerah meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Sejalan dengan kondisi tersebut, komoditas daging ayam ras yang jadi penahan laju inflasi di DI Yogyakarta juga disebabkan oleh melimpahnya pasokan di dalam wilayah.

Ibrahim lebih lanjut menjelaskan bahwa deflasi pada komoditas bahan bakar rumah tangga disebabkan oleh penurunan harga LPG. Penurunan harga minyak dunia yang direspon pemerintah dengan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi juga ikut menekan laju inflasi pada komoditas BBM.

Ibrahim menyebut, Kantor Perwakilan BI Provinsi DI Yogyakarta bakal terus berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi risiko inflasi di tahun 2024 ini.

"BI bersama TPID DI Yogyakarta akan terus memperkuat sinergi melalui berbagai program kerja untuk memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, termasuk di dalamnya melalui penguatan roadmap TPID DI Yogyakarta tahun 2024 serta meneruskan upaya-upaya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," jelasnya dalam siaran pers.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler