Bisnis.com, SEMARANG - Isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor manufaktur kian santer terdengar di Jawa Tengah. Turunnya permintaan ekspor ditengarai menjadi salah satu alasan. Di tengah tekanan terhadap industri skala besar di Jawa Tengah, Industri Kecil dan Menengah (IKM) justru relatif adem ayem.
"IKM ini tidak masalah. Dari bahan baku, mereka tidak terganggu karena misalnya konveksi itu bisa membeli di dalam negeri," ungkap Ni Nyoman Ambareny, Pembina Industri Ahli Utama, Kementerian Perindustrian, di Kota Semarang, Rabu (26/6/2024).
Ambareny menjelaskan bahwa pelaku IKM, termasuk di Jawa Tengah, memiliki konsumen utama dari pasar dalam negeri. Artinya, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan tak banyak memberikan dampak negatif.
"Dari sisi IKM kebanyakan tingkatnya konveksi, yang produksi seragam anak sekolah, sablon kaus seperti kemarin ketika Pemilu, batik, dan tenun. Itu justru lebih tahan, karena sudah ada pangsa pasarnya. Produk sandang tradisional seperti batik itu malah awet, tidak ada masalah," jelas Ambareny saat ditemui wartawan.
Sayangnya, pelaku IKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Ambareny menyebut bahwa masih banyak IKM yang belum mampu mempertahankan kualitas produk yang dijajakan. Konsumen, khususnya pembeli dalam jumlah besar, jadi kapok dan ogah untuk melakukan repeat order.
Ada banyak cara yang bisa dilakukan pelaku IKM untuk mempertahankan kualitas produknya. Baik dengan memastikan kualitas bahan baku, menerapkan standar produksi, hingga menambah Sumber Daya Manusia (SDM).
Baca Juga
Penambahan tenaga kerja juga perlu dilakukan pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Pasalnya, Ambareny mengungkapkan bahwa kebanyakan IKM memprioritaskan SDM yang dimiliki untuk lini produksi.
"Pelaku IKM harus bersedia menambah cost, untuk pemanfaatan teknologi informasi. Paling tidak untuk internet, handphone, kemudian meng-hire SDM. Itu untuk memastikan keluhan dari konsumen bisa cepat dijawab," kata Ambareny.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz, mengonfirmasi kabar pemecatan 7.437 pekerja di Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan perusahaan sebagai respons atas turunnya permintaan produk tekstil Jawa Tengah di pasar luar negeri. Perusahaan yang terpaksa melakukan PHK itu berlokasi di beberapa daerah.
Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mencatat hingga Juni 2024 terjadi PHK di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, juga Kota Semarang.
