Bisnis.com, SEMARANG -- Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan kawasan Borobudur sebagai Bali baru di Indonesia terus digenjot, salah satunya dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan kalangan pengusaha di Semarang, Kamis (25/10/2018).
Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi kepariwisataan dan pendukung kepariwisataan di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, dan sekitarnya.
Nota kesepahaman ini antara lain ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur Indah Juanita, Direktur Keuangan, SDM, dan Investasi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Palwoto, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jateng Heru Isnawan.
Selanjutnya, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Pandu Satya Brata, Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel (Asita) Jateng Joko Suratno, dan Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Jateng Sugeng Sugiantoro.
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan langsung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Subowo.
"Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk kerja sama daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata, dalam hal ini kawasan Borobudur. Ini langkah yang baik mengingat Borobudur merupakan 1 dari 10 destinasi wisata prioritas nasional," kata Eko.
Dari 10 destinasi pariwisata prioritas, ada 3 wilayah yang menjadi perhatian serius, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Penandatanganan MoU tersebut diharapkan segera disusul perjanjian kerja sama yang lebih konkret.
"Harapannya, bisa bermanfaat dalam rangka mengembangkan kepariwisataan di Jateng dan peningkatan masyarakat," lanjutnya.
Ganjar juga mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman ini, sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mewujudkan perintah Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Bali-Bali baru di Indonesia.
Semua proses untuk mewujudkan hal tersebut diklaim sudah berjalan. Namun, pihaknya ingin agar penataan kawasan Borobudur bisa lebih baik.
"Makanya, penandatanganan MoU dengan pihak ketiga ini sangat penting agar dalam menata, menjual, dan melakukan apapun di kawasan itu bisa lebih lengkap dan komprehensif," ucapnya.
Namun, Ganjar berpesan agar proses pengembangan Borobudur melibatkan masyarakat dan memperhatikan tata ruang yang baik. Dengan demikian, semua pihak akan mendaapatkan nilai tambah dari penataan yang dilakukan.
