Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pembangunan Tol Solo-Yogya Tak Melintasi Cagar Budaya

Proses penyusunan trase jalan tol Solo -yogya telah rampung. Rencana pembangunan jalan tol dengan panjang 92,85 kilometer tersebut dipastikan batal melintasi cagar budaya di Jateng dan DIY.
Alif Nazzala Rizqi
Alif Nazzala Rizqi - Bisnis.com 25 Januari 2019  |  17:02 WIB
Pekerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta membersihkan lumut pada batuan Candi Kalasan di Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (23/3). - Antara/Hendra Nuridiyansyah
Pekerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta membersihkan lumut pada batuan Candi Kalasan di Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (23/3). - Antara/Hendra Nuridiyansyah

Bisnis.com, SEMARANG - Proses penyusunan trase jalan tol Solo -Yogya telah rampung. Rencana pembangunan jalan tol dengan panjang 92,85 kilometer tersebut dipastikan batal melintasi cagar budaya di Jateng dan DIY.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Jateng Peni Rahayu menuturkan, sesuai dengan trase yang telah diperlihatkan pihaknya dan pemprov DIY jalan tol Solo-Yogyakarta telah bergeser cukup jauh.

Atau tidak lagi melintasi kawasan vagar budaya Candi Prambanan seperti perencanaan awal dahulu. 

"Sudah bergeser jauh, saya tidak hafal ya. Dari arah Klaten itu sudah mulai belok, karena juga sudah dikomunikasikan dengan Balai Purbakala dan itu sudah di luar garis cagar budaya," kata Peni Jumat (25/1/2019).

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, menolak apabila jalur Tol Solo-Jogja melintasi area cagar budaya Candi Prambanan yang letaknya di perbatasan antara Jateng dan DIY.

Alasannya, agar tak merusak situs-situs penting di sana. Usulan ini pun didukung penuh oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Susunan trase ini, kata Peni, juga sudah ditunjukkan ke pihak pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi tol ini. Meliputi, Boyolali, Karanganyar, dan Klaten.

"Kami sudah menyusul jadwal kemarin, akhir bulan ini (pemerintah) kabupaten/kota harus sudah memberikan persetujuan atas trase tadi. Benar-benar mereka harus menghitung dan menyesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten/Kota," tambahnya.

Setelahnya, pada bulan Februari 2019, dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) baru mulai disusun. Karena ini lintas provinsi, maka tugas tim penilainya murni menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Ini memang agak lama karena menyangkut dua provinsi. Masing-masing provinsi hanya anggota tim teknisnya. Kalau itu (AMDAL dan izin lingkungan) paling cepat enam bulan, berarti sampai Juli, baru penloknya (penetapan lokasi) baru dikeluarkan. Bisa sendiri-sendiri permohonannya masing-masing pemda," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Cagar Budaya tol solo-yogyakarta
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top