Bisnis.com, SEMARANG – Setelah melalui proses cukup lama, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Jateng Tahun 2018-2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam Rapat Paripurna yang digelar, Senin (18/2/2019), 68 dari 100 anggota DPRD Jateng sepakat menetapkan bahwa Raperda RPJMD Jateng 2018-2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"DPRD Jateng menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu, menyetujui Raperda RPJMD tahun 2018-2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) provinsi Jawa Tengah.
Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Jateng untuk dapat ditetapkan menjadi Perda," kata pimpinan rapat sekaligus Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi DPRD Jateng yang telah menetapkan Raperda RPJMD 2018-2023 menjadi Perda.
Menurutnya, hal itu akan menjadi dasar dan pegangan pihak eksekutif dalam menjalankan tugas dan target-target yang telah ditetapkan.
Baca Juga
“Saya terimakasih sekali, prosesnya cukup panjang dan beberapa koreksi diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik dan menjadi pedoman kita dalam membawa Jateng dalam lima tahun ke depan,” kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga senang karena DPRD Jateng memberikan klausul khusus yang diberikan kepada Pemprov Jateng.
Sehingga menurutnya, seandainya terjadi situasi eksternal yang berubah, maka pihaknya tidak perlu berdebat lebih panjang, karena fasilitas itu diberikan dalam regulasinya.
“Sehingga mudah-mudahan, achievement dan prestasi yang dicapai nanti akan lebih baik untuk Jawa Tengah,” tambahnya.
Usai ditetapkannya Perda RPJMD, Ganjar akan segera mengebut program-program kerja yang telah ditetapkannya Bersama Taj Yasin Maimoen dalam lima tahun ke depan. Namun dalam waktu dekat, pihaknya akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Jateng.
“Saya ingin mendorong SDM ya, makanya dalam politik anggaran kemarin akan didorong untuk kita memberikan lebih banyak alokasi anggaran lebih banyak untuk dunia pendidikan tidak hanya negeri, namun juga swasta.
Tidak hanya sekolah-sekolah formal, namun sekolah informal dan sekolah non formal juga akan kami dorong,” ujarnya.
Saat ini lanjut dia, Jawa Tengah sudah mulai memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Lembaga-lembaga keagamaan lainnya sebagai cara untuk peningkatan SDM di Jateng. Hal itu dilakukan agar mereka mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah.
“Itu sudah menjadi kesepakatan saya dengan Gus Yasin untuk lima tahun yang akan datang, sudah kita mulai tahun ini. Juga, selain pendidikan, asuransi untuk petani dan nelayan kita berikan tahun ini, tinggal nanti tahun berikutnya disempurnakan,” tegasnya.
Pembangunan SDM ini lanjut dia akan didorong lebih cepat.
Sebab lanjut Ganjar, Jawa Tengah saat ini sudah masuk bonus demografi. Jika tidak segera diperhatikan, maka bonus demografi itu tidak akan memberikan peningkatan produktivitas Jawa Tengah.
“Maka potensi SDM yang bagus ini kita harapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan diberikan perhatian penuh,” paparnya.
Disinggung terkait peningkatan anggaran di sektor peningkatan SDM, Ganjar membenarkan hal itu. Namun untuk jumlah peningkatannya, ia mengatakan akan diterjemahkan dalam anggaran-anggaran yang ada tiap tahunnya.
“Ada peningkatan anggaran sector peningkatan SDM itu, namun saat ini belum. Setiap tahun akan diterjemahkann dalam anggaran-anggarannya,” katanya
