Bisnis.com, SEMARANG—Kementerian PPN/ Bappenas meminta masukan kepada seluruh pihak, seperti pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan sebagainya di Semarang, Jawa Tengah sebagai rangkaian pelaksanaan Indonesia Development Forum (IDF) 2019.
Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kamanterian PPN/Bappenas, mengatakan masukan-masukan yang diperoleh akan digunakan untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Bappenas sebagai penyelenggara tahunan dari IDF meminta masukan-masukan, baik dari pemda, akademisi, pelaku usaha, dan lain-lain,” kata Oktorialdi di Semarang, Kamis (21/3/2019).
Dia menjelaskan topik Indonesia Development Forum 2019 adalah terkait dengan penciptaan tenaga kerja. Indonesia, lanjutnya pada 2030 nanti akan menikmati bonus demografi, dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat harus mampu memberikan lapangan pekerjaan atau membuat individu produktif tersebut membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan.
“Artinya kita memberikan akses, enabling environment bagus. Semua stakeholder kita minta masukan. Setiap orang memberikan suara, bukan hanya pembicara saja,” katanya.
Dia menuturkan, semua pihak harus dapat bekerja baik perempuan maupun lak-laki, kelompok rentan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, investasi-investasi yang ada juga harus dapat lebih mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.
Kemudian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di dalam negeri perlu juga perlu dikembangkan untuk bisa bersaing secara global.
Oktorialdi menambahkan pengumpulan ide atau gagasan ini telah diadakan di Batam pada Februari, dan selanjutnya akan diselenggarakan di Balikpapan dan Sorong pada April mendatang setelah Semarang.
Ide-ide inovatif dan masukan terbaik dari pembahasan di keempat lokasi penyelenggaraan akan diselesksi untuk dapat ditampilkan dalam sesi khusus di IDF 2019 pada 22-23 Juli 2019 di Jakarta Convention Center (JCC).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Jawa Tengah Prasetyo Aribowo, menilai saat ini Indonesia sudah masuk dalam bonus demografi jika melihat pada struktur penduduk kita.
Saat ini, lanjutnya masih ada investor di Jawa Tengah mengalami kekurangan jumlah pekerja yang ingin diserapnya lataran kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para pemilik modal.
Dia mencontohkan di Boyolali. Menurutnya, terdapat investor yang membutuhkan sekitar 12.000 tenaga kerja di Boyolali. Namun, jumlah tenaga kerja dari Boyolali yang baru didapat oleh investor tersebut berada pada kisaran 7.000-8.000 orang.
“Problem aspek kompetensi, kualifikasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
