Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jateng Segera Lakukan Perbaikan Sesuai Rekomendasi BPK

BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPD Jateng 2018 delapan kali berturut-turut.
Alif Nazzala Rizqi
Alif Nazzala Rizqi - Bisnis.com 27 Mei 2019  |  14:10 WIB
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. - Ist
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. - Ist

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jateng 2018, Senin (27/5/2019).

Laporan itu diserahkan Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jateng Ganjar dan Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.

Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, untuk ke delapan kalinya atau berturut-turut, BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPD Jateng 2018.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, kerja bersama-sama ASN telah membuahkan hasil karena berturut-turut kedelapan kalinya mendapat WTP. Dukungan DPRD yang sungguh-sungguh mengikuti ketentuan juga sungguh luar biasa.

"Meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kita upayakan segera membuat rekomendasi paska diterimanya LHP atas LKPD ini," kata Ganjar seusai Sidang Paripurna DPRD dengan acara Penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Prov Jateng TA 2018.

Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono menyatakan, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih bermasalah, meski hal itu tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian LK.

"Sistem SPI belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum lengkap secara sistem. Aset peralihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) Dinas Pendidikan belum dikelola tertib," ujarnya.

Ganjar menambahkan, masih ada pekerjaan rumah terkait seperti yang disampaikan Agus Joko Pramono. Sehingga, terkait aset sekolah dan BOS, harusnya terintegrasi dengan semua. Di luar itu, Ganjar akan segera membahas dan mengerjakan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

"Apa kesulitannya kita bicarakan, tapi jangan ngapusi, kalau bisa jangan bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa jangan bilang bisa. Selanjutnya kita akan naik kelas yakni penilaian sesuai kinerja. Di dapur kita ini juga ramai, tunjuk-tunjukan, saling memonitoring," katanya. (k28)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jawa tengah bpk
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top