Rencana Obligasi Daerah Jateng Diprediksi Diuntungkan Tren Pasar

Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Keuangan dan Mandiri Sekuritas berupaya melakukan penerbitan obligasi daerah pada Januari 2020. Bila terealisasi, ini akan menjadi penerbitan obligasi daerah perdana di Indonesia.

Dalam Rapat Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Direktur Mandiri Sekuritas Shery Juwita Lestari menyampaikan, suku bunga obligasi saat ini trennya sedang turun, dan diperkirakan masih akan terus melandai hingga awal 2020.

Kondisi tersebut akan menguntungkan Pemprov Jateng selaku penerbit surat utang, karena momentum yang pas.

“Tingkat suku bunga saat ini sebenarnya sangat kondusif karena trennya sudah turun terus dari akhir tahun lalu sampai sekarang. Sehingga momentumnya apabila kita jadi menerbitkan obligasi daerah di tahun depan awal, memang momentum yang pas,” tuturnya dikutip dari laman jatengprov.go.id, Rabu (3/7/2019).

Shery tidak menyangkal, nilai bunga obligasi memang tergantung kondisi pasar yang terpapar sentimen global. Namun, diharapkan pengaruhnya tidak terlalu besar.

Sebagai contoh, bunga obligasi pemerintah tenor lima tahun sebesar 7%, artinya bunga obligasi Pemprov Jateng nanti menggunakan 7% sebagai bunga acuan, ditambah bunga premium berdasarkan rating (data Indonesia Bond Pricing Agency) sekitar 2%.

Dengan demikian, ada kemungkinan total bunga obligasi daerah sekitar 9,25%. Menurut Shery, penentuan suku bunga obligasi pemerintah daerah itu cukup transparan.

Shery berpandangan, segala proses untuk penerbitan obligasi daerah Provinsi Jawa Tengah dengan difasilitasi Asian Development Bank sudah dilakukan. Hanya tinggal sedikit langkah untuk merealisasikannya.

“Tinggal sedikit lagi pecah telor obligasi daerah perdana terbit di tahun depan awal,” ujarnya.

Kepala Sub Bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Kementerian Keuangan RI Dara Ayu mengatakan, pada prinsipnya Kementerian Keuangan mendukung penerbitan obligasi sesuai yang telah dijadwalkan, yaitu awal tahun depan.

Jika penerbitan obligasi mundur dari timeline, kemungkinan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) tidak akan dilanjutkan.

“Tapi jika tetap di-issues (diterbitkan) dengan project yang Bapak (Sekda) propose yaitu rumah sakit, tetap bisa ada bantuan dari ADB. Intinya, ADB ingin melihat komitmen sejauh mana semangat Jateng meneruskan issues obligation ini,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menuturkan, dari sisi eksekutif sudah berupaya maksimal untuk mencapai target penerbitan obligasi pada awal tahun depan.

Apalagi, penerbitan surat berharga tersebut, secara eksplisit sudah tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, proses yang masih memerlukan waktu adalah belum adanya persetujuan prinsip dari DPRD.

“Regulasi yang diperlukan adalah persetujuan prinsip dari dewan. Di Peraturan Dewan Nomor 1 tahun 2018 belum ada tata tertib yang mengatur tentang itu,” ungkapnya.

Meski begitu, dari sisi eksekutif, berkomitmen akan menerbitkan obligasi yang targetnya diterbitkan tahun depan, berapa pun nilainya.

Secara terpisah, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 7% pada 2019. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan investasi Rp432 triliun.

“Jawa Tengah ditargetkan pertumbuhan ekonomi 7%. Kita butuh investasi Rp432 triliun. Untuk itu, investasi apa yang bisa diberikan pada investor, apakah itu perizinan, tax holiday, ketersediaan tenaga kerja,” ujarnya.