Bisnis.com, WONOSOBO - Jawa Tengah siap menjadi provinsi pertama yang menjadi kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Wonosobo M Tamzil.
Ganjar menyatakan hal itu saat menghadiri prosesi ruwatan rambut gimbal di alun-alun Wonosobo, Sabtu (27/7/2019).
"Sejak awal saya memimpin Jateng, saya sudah usulkan agar mesti ada perwakilan KPK di daerah. Jateng siap memfasilitasi itu dan menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah," kata Ganjar melalui keterangan resminya.
Adanya perwakilan KPK di daerah, lanjut Ganjar, sangat penting untuk mitigasi korupsi. Setidaknya KPK di daerah dapat melakukan koordinasi supervisi pencegahan praktik korupsi.
"Kami sudah menawarkan dari dulu, namun belum ada respons. Jogja juga sudah menawarkan dan saya minta Jateng disegerakan. Kalau perlu hari ini dibahas, minggu depan kami siapkan. Kami siap membantu memfasilitasi semua itu secepatnya," tegasnya.
Baca Juga
Dengan adanya perwakilan KPK di daerah, lanjut Ganjar, praktik-praktik korupsi seperti terjadi pada Bupati Kudus diharapkan tidak terjadi lagi.
Ganjar menegaskan, peristiwa OTT Bupati Kudus membuatnya marah dan malu. "Ini memalukan, saya dan semua masyarakat Jateng malu. Malu betul. Saya katakan ini nekat dan cenderung ndableg, dengan pengawasan ketat delapan institusi dan keterbukaan masyarakat, masih ada praktik korupsi terjadi," tegas Ganjar.
Pihaknya, lanjut Ganjar, tak kurang-kurang dalam upaya mitigasi korupsi kepada seluruh kepala daerah di Jateng. Setiap melantik kepala daerah, Ganjar selalu menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menandatangani pakta integritas.
"Selain itu, hanya Jateng yang setiap kepala daerah diikutkan pelatihan antikorupsi di KPK. Namun ternyata, sikap individu, pikiran, mind set dari masing-masing individu itu sulit. Nek wis dikandani angel (kalau sudah diberitahu sulit), dilatih ndak bisa, maka OTT menjadi obat mujarab," tegasnya.
Soal OTT Kudus, lanjut Ganjar, pihaknya memang menaruh perhatian serius kepada Tamzil. Kudus dinilai unik karena bupati terpilihnya pernah menjadi terpidana kasus korupsi.
"Kudus ini unik, karena bupati terpilihnya pernah mengalami hal serupa. Kalau seperti ini kan dia jadi residivis," tegas Ganjar.
KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kudus pada Jumat (26/7). Dalam OTT terkait jual beli jabatan ersebut, KPK mengamankan Bupati Kudus M Tamzil dan delapan orang lainnya.
