Bisnis.com, SEMARANG—Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kabupaten Boyolali sudah mencapai 86 persen, dan diharapkan tuntas pada 2020.
Kepala Badan Perencanan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Boyolali Nur Khamdani menyampaikan, program Kotaku merupakan program nasional yang telah disesuaikan dengan pembangunan jangka menengah tahun 2015—2019.
Dalam program Kotaku, ada indikator keberhasilan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni 100-0-100.
Indikator 100-0-100 adalah 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
“Kini di Kabupaten Boyolali sudah berjalan 86 persen dengan harapan pada awal tahun 2020 bisa berlanjut secara maksimal. Pemerintah sebagai kendali, sangat perlu mensinergikan dan berkolaborasikan seluruh kegiatan sehingga visi misi akan tercapai,” katanya, Senin (9/9/2019).
Kabupaten Boyolali menjadi salah satu wilayah yang mendapat anggaran dana Kotaku pada 2019 sebesar Rp Rp6 miliar. Wilayah tersebut diantaranya Desa Kuwiran di Kecamatan Banyudono, Desa Teras dan Doplang di Kecamatan Teras, Desa Gagaksipat dan Giriroto di Kecamatan Ngemplak, Desa Jatirejo dan Tegalrejo di Kecamatan Sawit.
Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Kabupaten Boyolali Khusnul Hadi menuturkan, Pemkab Boyolali berupaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, terutama saat musim kemarau tiba.
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Boyolali sudah selesai untuk periode 2019. Dengan demikian, Pemkab akan menyusun RAD AMPL periode 2020 dengan durasi lima tahun.
“Harapannya dalam penyusunan RAD AMPL 2020—2024 bisa lebih komplit, bisa lebih sinergis dengan seluruh program yang ada di Kabupaten Boyolali,” ungkapnya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel