Bisnis.com, KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan penurunan angka kemiskinan 2 persen per tahun.
Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan angka kemiskinan di daerah itu yang mencapai 18,3 persen merupakan tertinggi di DI Yogyakarta. Untuk itu, semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus bisa menurunkan angka kemiskinan.
"Yang menjadi perhatian dan tanggung jawab kita adalah tentang masih tingginya angka kemiskinan, bahkan Kulon Progo masih tertinggal angka kemiskinannya masih 18,3 persen," kata Sutedjo pada Senin (11/11/2019).
Dia mengemukakan RPJMD 2017-2022 Kulon Progo telah menetapkan target penurunan kemiskinan setiap tahunnya, yaitu 2 persen. Dengan demikian, sampai dengan 2022 harus bisa turun 6 persen menuju angka 12,3 persen.
"Selama 3 tahun ke depan, semua OPD harus ada kegiatan yang mempunyai kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan," kata Sutedjo.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan data desa dengan tingkat penduduk miskin paling rendah ialah Temon Kulon sebesar 0,83 persen, Glagah 1,15 persen, Jangkaran 1,42 persen, Janten 1,98 persen, dan Temon Wetan 3,21 persen.
Selanjutnya, desa dengan tingkat penduduk miskin paling tinggi di Kulon Progo, yakni Desa Kalirejo sebesar 37,81 persen, Purwoharjo 31,73 persen, Banjarsari 30,72 persen, Sidorejo 30,49 persen, dan Kebonharjo 30,1 persen.
Langgeng menambahkan bahwa angka penurunan kemiskinan harus sesuai dengan RPMJ DIY, yaitu 8.8 persen sehingga rata-rata penurunan kemiskinan di Kulon Progo 2,5 persen per tahun.
"Angka penurunan kemiskinan ini harus sesuai dengan RPJMD DIY. Sehingga pada 2022, RPJMD DIY untuk Kulon Progo adalah 8,85 persen. Sehingga rata-rata 2,5 persen tiap tahunnya," ujarnya.
