Bisnis.com, SEMARANG—Indikator dari usaha pencegahan korupsi dilihat melalui capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) yang diraih pemerintah daerah atau lembaga. Skor MCP tertinggi di Indonesia diraih oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas Pencegahan Korwil V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan, dalam acara Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sampai saat ini meraih skor MCP 95 persen, atau dinyatakan sebagai Pemda dengan skor tertinggi di Indonesia.
Kegiatan yang diikuti 35 Pemkab/Kota se-Jawa Tengah selama tiga hari hingga Kamis (14/11/2019) diselenggarakan dalam rangka meningkatkan skor MCP yang secara rata-rata di Jawa Tengah baru mencapai 63 persen.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan skor MCP Jateng rata-rata 63 persen, lebih tinggi dari tingkat nasional 52-53 persen. Adapun, Boyolali sendiri sudah mencapai skor 95 persen,” papar Kunto, dikutip dari siaran resmi.
Skor MCP merupakan cerminan dalam upaya pencegahan yang dilakukan Pemda. Indikator MCP mencakup delapan kriteria, di antaranya perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, perijinan terpadu satu pintu, pengelolaan Dana Desa, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dengan adanya perbaikan pemenuhan kriteria delapan kriteria, diharapkan ada inisiatif pencegahan dari Pemda, sehingga bisa meningkatkan skor MCP.
Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Mohamad Yusdi Noviadi, menyampaikan pihaknya berkerjasama dengan KPK untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi bagi Pemprov Jateng, serta 35 kabupaten/kota di dalamnya.
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Insan Adi Asmono, menuturkan salah satu langkah pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkab Boyolali ialah dengan melakukan efisiensi dan penyesuaian program dan kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu, Pemkab Boyolali juga telah melakukan penghematan yang dicapai dari berbagai sektor yang melakukan efisiensi berbagai belanja. Di antaranya belanja pegawai pada belanja barang/jasa dan belanja modal, perjalanan dinas dalam daerah, program layanan perkantoran, serta upah pungut pemungutan pajak.
Selain itu penerapan sistem pembayaran non tunai atau non cash transaction (NCT) diyakini juga mampu menekan tindak korupsi dalam mengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bahkan penerapan NCT juga menyasar hingga tingkat desa atau APBDes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
