Bisnis.com, SEMARANG - Setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap melakukan lelang sebelum tahun 2019 berakhir.
Dari total anggaran Rp12 triliun yang diterima Pemprov Jateng, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jadi penerima yang paling tinggi.
Ganjar mengatakan, dirinya siap melakukan lelang sebelum akhir tahun ini, dengan catatan DPRD Jateng segera menyelesaikan pembahasannya. Karena lelang bisa dilakukan setelah APBD Jateng 2020 diketok oleh dewan dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri.
"Desember insyaallah siap lelang. Maka kalau hari ini APBD kita sudah (disetujui DPRD), segera kita kirimkan ke Kemendagri Minggu depan. Kalau Kemendagri cepet langsung kita perintahkan untuk lelang," kata Ganjar, Jumat (15/11/2019).
Instruksi mempercepat pelaksanaan lelang itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada kementerian/lembaga serta seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Kamis (14/11).
Adapun, Rp909,6 triliun anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dan Rp856 trilun untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa.
Presiden menegaskan agar seluruh penerima segera melakukan lelang agar tidak ada penumpukan anggaran di akhir tahun.
"Pesannya adalah agar semua yang sudah di-send harus dipastikan deliver. Jadi sekarang Dipa sudah dikirim, kita memastikan dari daerah agar sudah deliver. Apa yang sudah disampaikan, berupa bantuan, rincian maupun lokasi program itu tinggal melakukan, mengeksekusi," kata Ganjar.
Kepastian deliver yang pertama, menurut Ganjar adalah kepastian pelaksanaan lelang. Presiden menargetkan jika lelang dilakukan Desember tahun ini, maka proyek bakal bisa berjalan pada Januari atau Februari 2020.
"Sehingga anggaran tidak menumpuk di belakang. Sebenarnya itu pesan kemarin dari Presiden," ujarnya.
Selain itu, lanjut Ganjar, Presiden juga memberi peringatan agar proyek dilakukan dengan taat hukum. Terlebih, realisasi proyek Dipa tersebut sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
"Tugas kita sekarang setelah menerima Dipa adalah menerjemahkan dan mengeksekusi itu di daerah. Pesan beliau, harus bersih, tidak dikorupsi dan bermanfaat untuk rakyat," tuturnya.
Tahun lalu, Pemprov Jateng mendapat kucuran dana DIPA dan TKDD tahun 2019 senilai Rp69,349 miliar.
Dana tersebut dibagi untuk Pemprov Jateng senilai Rp12,328 miliar dan sisanya untuk 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk tahun ini melonjak jadi Rp 12 triliun. Ganjar mengatakan dari total anggaran tersebut ada tiga sektor yang mendapat kucuran besar.
"Pendidikan selalu tinggi karena bos itu menyedot angka yang cukup tinggi. Kemarin juga saya lihat infrastruktur juga tinggi. Tiga tertinggi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," katanya.
