Bisnis.com, JOGJA - Tahun kedua dilaksanakannya program Gandeng Gendong oleh Pemkot Jogja dinilai kurang optimal. Terlihat dari rendahnya keterserapan anggaran konsumsi Pemkot Jogja untuk program Gandeng Gendong yang hanya sebesar Rp2,3 miliar dari seluruh anggaran konsumsi tahun ini yang mencapai Rp48 miliar.
Wakil Wali kota Jogja, Heroe Poerwadi, menuturkan berdasarkan hasil diskusi dengan para pelaku Gandeng Gendong, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, di antaranya adalah masih rendahnya jumlah pesanan konsumsi dari OPD (organisasi perangkat daerah).
"Problem di OPD masih sedikit serapan karena banyak kelompok yang tidak siap kalau pesannya dadakan. Padahal rapat dan sebagainya itu kan tidak bisa ditunda. Makanya banyak yang justru pesan di luar anggota program Gandeng Gendong," ujarnya, Selasa (26/11/2019).
Di samping itu kemampuan masing-masing kelompok untuk membuat masakan dan pengemasan sesuai standar juga jadi alasan OPD lebih suka pesan makanan di luar pelaku usaha kuliner anggota Gandeng Gendong. “Ini juga jadi pekerjaan rumah kami, agar setiap kelompok memiliki standar kualitas yang sama,” ucap dia.
Tak hanya itu, dia juga menemukan adanya sejumlah persoalan internal kelompok, seperti misalnya banyak anggota kelompok yang tidak aktif, hingga ada kelompok yang bahkan anggotanya sendiri tidak tahu kalau sedang banyak orderan.
“Ditemukan pula pencatutan nama kelompok oleh restoran besar. Ada satu kelompok yang sudah kami beri sanksi dengan dihentikan pesanannya karena namanya dipakai restoran, sementara anggotanya tidak tahu," ujar dia.
Telat Bayar
Adapun di internal Pemkot, kata dia, hal yang acap jadi keluhan para pelaku usaha anggota Gandeng Gendong, yakni mekanisme pembayaran yang lambat, yang rata-rata memerlukan waktu setidaknya satu minggu setelah pemesanan.
Dia mengungkapkan persoalan ini sudah terjadi lama dan untuk mengantisipasi telah dibuat mekanisme pelaporan setiap bulan. "Pembayaran teknisnya, ini kalau bisa secepatnya. Nanti kami akan panggil bendahara-bendahara OPD untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran ini," ujarnya.
Persoalan berikutnya yakni soal pemerataan, ia mendapati banyak kelompok yang cepat dapat pesanan tapi di sisi lain banyak pula yang masih seret pesanan. Hal ini juga telah diantisipasi dengan pembagian setiap OPD untuk pesan di kelompok yang telah ditentukan.
"Sebenarnya OPD punya kewajiban untuk membeli di situ, tapi malah setelah diterapkan sistem ini justru ada yang tidak laku. Ini yang akan coba kami perbaiki lagi sistem pembagiannya agar lebih merata," katanya.
Salah satu anggota Kelompok peserta Gandeng Gendong di Kelurahan Baciro, Endang Sarbowo, mengungkapkan saat mengikuti program Gandeng Gendong awalnya kelompoknya menerima banyak order. Namun setelah sistem pembagian malah tidak ada yang pesan.
"Awal-awal dulu enak, tapi kemudian ada pembagian dari Dalbang [Bagian Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Jogja], kami dapat kecamatan. Sejak itu, dari Agustus lalu sampai sekarang baru satu yang nyantol. OPD di tingkat Pemkot semuanya memang pesan ke kelompok Gandeng Gendong, tetapi di level kelurahan dan kecamatan tidak selalu," ujarnya.
