Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Seluruh Pemda Jateng Berpotensi Dapatkan WTP dari BPK

Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berpotensi mendapatkan opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com 09 Desember 2019  |  17:00 WIB

Bisnis.com, SEMARANG—Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berpotensi mendapatkan opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan data BPK, dari 36 pemerintah daerah di Jawa Tengah yang meliputi pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota, 35 di antaranya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2018.

Pencapaian opini WTP tersebut menunjukkan jika laporan keuangan pemda di Jateng telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah Indonesia. Di samping itu, penilaian opini secara tidak langsung juga merepresentasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

“Berdasarkan Lapkeu 2018, sudah ada tiga Pemda yang naik status opininya dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP. Ketiga daerah itu adalah Klaten, Tegal, dan Rembang,” ujar Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali, Senin (9/12/2019).

Adapun, dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya Brebes yang masih menyandang opini WDP. BPK tentunya berharap Brebes dapat mengejar ketertinggalannya dan meraih opini WTP berdasarkan Lapkeu 2019.

Menurut Ayub, penyebab Pemkab Brebes belum mendapatkan WTP karena permasalahan pengelolaan aset. Salah satunya ialah aset anggaran sekolah dan pendidikan.

Berdasarkan Lapkeu 2018, ada anggaran pendidikan, misalnya sebesar Rp1 miliar. Namun, dana sebesar itu ternyata tidak tercantum di satuan kerja terkait.

“Jadi ada data yang tidak sinkron antara Dinas Pendidikan dengan bagian aset keuangan. Artinya pengelolaan aset belum bagus,” imbuhnya.

Bersamaan dengan pemberian opini, BPK juga mencantumkan sejumlah rekomendasi.

Oleh karena itu, diharapkan Brebes memperbaiki Lapkeu sehingga dapat memeroleh opini WTP seperti kabupaten/kota lainnya di Jateng.

Ayub menjelaskan perbaikan penyampaian laporan keuangan daerah juga berbanding lurus dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Jateng menjadi salah satu sampel nasional yang mengaitkan pengelolaan belanja daerah dengan pertumbuhan IPM.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Jawa Tengah pada 2018 mencapai 71,12, meningkat meningkat 0,6 poin dibandingkan tahun 2017 sebesar 70,52. IPM Jawa Tengah berkategori tinggi, karena di atas level 70 dan melampaui nasional.

Adapun, secara nasional IPM di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada 2018, IPM mencapai 71,39, meningkat 0,58 poin dari 2017 sebesar 70,81.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jateng audit bpk wtp
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top