Bisnis.com, SEMARANG - Pengetatan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait bahan baku olahan kayu ikut memukul ekspor lapisan luar kayu lapis (veneer) dari Jawa Tengah.
Kepala Kantor Wilayah (Kankanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Padmoyo Tri Wikanto menyebut indikasi penurunan ekspor ini tampak dari setoran bea keluar yang turun selama 2019.
Data Kanwil DJBC Jateng & DIY menunjukkan penerimaan bea keluar pada akhir 2019 mencapai Rp84,19 miliar atau hanya 79,48% dari target senilai Rp105,9 miliar. Capaian ini cukup rendah apabila dibandingkan dengan penerimaan bea masuk atau cukai yang rata-rata di atas 90%.
"Veneer ini ada ketentuan, kebijakan dari kehutanan agak diperketat, mungkin juga bahan baku [kayu] gelondongannya susah," kata Padmoyo kepada Bisnis Kamis kemarin.
Dalam catatan Bisnis, salah satu kebijakan yang banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha adalah sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK). Kebijakan ini semula diterapkan pemerintah untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal.
Namun demikian, dalam perkembangannya kebijakan ini justru menekan ekspor olahan kayu yang memiliki peran cukup strategis dalam struktur ekspor di Provinsi Jawa Tengah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengonfirmasi selama November 2019 kontribusi ekspor kayu dan barang dari kayu terhadap ekspor Jawa Tengah mencapai 11,06% atau nomor tiga terbesar di bawah tekstil dan barang rajutan.
Sementara itu dari sisi pertumbuhan, ekspor kayu dan barang dari kayu selama November 2019 tercatat terkontraksi hingga 6,56% jika dibandingkan Oktober 2019. Bahkan jika dilihat secara year on year ekspor komoditas tersebut terkontraksi hingga 12,41%.
Padmoyo menuturkan bahwa jika merujuk ke kententuan yang berlaku komoditas ekspor yang dipungut bea keluar mencakup pertambangan, kehutanan, perkebunan misalnya kakao, dan crude palm oil atau CPO.
"Ya kalau Jawa Tengah yang dikenakan bea keluar hanya veneer saja," jelasnya.
Jika dilihat berdasarkan asal pelabuhannya, ekspor olahan kayu termasuk veneer sebagian besar dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sedangkan sisanya dilakukan melalui Yogyakarta dan Cilacap.
Sebelumnya Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Semarang Raya Junias Hidajat mengatakan, lesunya industri mebel disebabkan oleh aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu atau SVLK.
"Industri mebel di Semarang raya memang sedang lesu terjadi penurunan 10%. Salah satu penyebab utamanya yakni aturan SVLK yang dinilai menghambat pengusaha mebel untuk melakukan ekspor," kata Junias Hidajat belum lama ini.
Selain itu andil perang dagang antara China dan Amerika Serikat jadi salah satu penghambat. Para pelaku usaha pun kini sedang mencari pasar baru seperti negara-negara di Benua Afrika.
Adapun untuk meningkatkan daya saing, kalangan pengusaha mebel di kawasan Semarang Raya menginginkan adanya satu kawasan berikat khusus untuk industri kayu di Jawa Tengah.
Daerah yang cukup prospektif untuk kawasan berikat khusus kayu yakni di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Alasan dipilihnya Kecamatan Gubug, karena daerah tersebut dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta bahan baku kayu dari Blora, Jepara, Sragen dan Pacitan.
