Bisnis.com, SEMARANG - Dian Kristiandi resmi dilantik sebagai Bupati Jepara sampai 2022 mendatang menggantikan Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi yang diberhentikan Kementerian Dalam Negeri setelah divonis tiga tahun penjara oleh pengadilan.
Pelantikan berlangsung secara sederhana di Gedung Gradhika Bakti Praja Kantor Gubernur Jawa tengah di Semarang. Wakil Bupati Jepara itu sebelumnya diberin amanat sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Jepara, setelah Bupati Jepara Ahmad Marzuqi diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pemberhentian itu terkait vonis hukuman penjara 3 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang terkait kasus suap hakim Pengadilan Negeri semarang dalam kasus penyalahgunaan dana partai politik di Jepara.
divonis 3 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair penjara 3 bulan, di PN Semarang, Selasa (3/9/2019). Marzuqi terbukti menyuap hakim PN Semarang nonaktif, Lasito. Voni
Bupati Jepara Dian Kristiandi mengatakan siap menyelesaikan persoalan perbaikan data di Jepara. Berbagai upaya akan dilakukan termasuk mengoptimalkan peran dinas sosial di tempatnya bekerja.
"Kami juga akan segera menggenjot persiapan normal baru di Jepara sesuai arahan pak Gubernur. Tak hanya di dunia industri, namun di tempat ibadah, sekolah dan tempat publik lain juga akan kami siapkan agar kesadaran masyarakat untuk tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat," katanya Selasa (2/6/2020).
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang melantik langsung Bupati Jepara meminta Dian untuk langsung tancap gas bekerja. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Jepara, khususnya terkait perbaikan data.
"Perbaikan data menjadi wajib saat ini. Apalagi, di tengah pandemi ini terlihat bagaimana data kita masih belum optimal," kata Ganjar.
Misalnya dalam pembagian sejumlah bantuan dari pemerintah. Beberapa bantuan tidak tepat sasaran karena persoalan akurasi data. Untuk itu, persoalan data menjadi PR pertama yang harus diselesaikan.
"Integrasi data yang dimiliki harus dilakukan. Sekarang perlu ada data integrator untuk itu, kami siap membantu. Kalau data dimiliki, maka bantuan akan terukur dengan baik dan betul-betul tersalurkan pada mereka yang berhak. Saya minta pak Bupati segera mengoptimalkan itu, meminta Dinsosnya bekerja ekstra untuk perbaikan data," tegasnya.
Selain soal data, Ganjar juga meminta Kabupaten Jepara untuk menyiapkan atau berlatih menerapkan normal baru. Meski belum diterapkan di Jawa Tengah, namun pelatihan diperlukan agar masyarakat terbiasa.
"Kita harus siapkan betul segala aspeknya, mulai jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi dan lainnya. Anggaran hasil refocusing juga harus benar-benar digunakan sesuai kebutuhan di wilayahnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
