Bisnis.com, YOGYAKARTA – Pertumbuhan ekonomi di DIY pada tahun 2022 bakal mencapai angka 5,3 – 5,6 persen bila sejumlah prasyarat terpenuhi.
Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan empat sektor yang harus diatasi yakni rendahnya produktivitas UKM, kurangnya layanan infrastruktur pendukung pariwisata, masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Jika hal tersebut dapat diselesaikan, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di DIY tahun 2022 akan mencapai 5,3 – 5,6 persen. Mengingat pada tahun 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi DIY ada pada angka -2,7 persen,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/2/2021).
Suharso Manoarfa juga menyampaikan empat isu strategis tersebut dalam Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (24/2/2021).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan terlebih akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di DIY berada di angka 12,13 persen. Angka tersebut menurun pada tahun 2019 sehingga berada di 11,70 persen. Namun, akibat pandemi, persentase penduduk miskin di DIY mencapai angka tertingginya dalam tiga tahun terakhir. Dilaporkan, persentase penduduk miskin di DIY pada tahun 2020 mencapai 12,28 persen.
Kulonprogo menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terbanyak di DIY dengan angka 18,01 persen. Sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Kota Yogyakarta dengan 7,27 persen.
Baca Juga
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menjelaskan bahwa ada tiga fokus utama RKPD 2022 bagi DIY.
“Ada 3 tematik pembangunan DIY tahun 2022 yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan wilayah, kemiskinan, serta pendapatan. Selain itu, pemerintah daerah terus berupaya melakukan tindak lanjut terkait pembangunan kesehatan dan sosial kemasyarakatan setelah pandemi Covid-19,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa langkah strategis yang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi DIY. Misalnya dengan pembangunan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, pembuatan sistem pengelolaan sampah skala regional, pembangunan jalan baru, pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, serta peningkatan infrastruktur informasi untuk mendukung transformasi digital.
“Terkait akses jalan KSPN Borobudur, akan dibangun ruas jalan Temon-Borobudur [di Kabupaten Kulonprogo], pembangunan jalan Prambanan – Gayamharjo. Dengan adanya ruas jalan baru ini, harapannya dapat menghubungkan Bandara YIA dan KSPN Borobudur, serta exit tol Yogyakarta – Solo dengan KSPN Prambanan, KSPN Gunung Sewu, dan KSPN Pansela,” tambahnya.
