Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Antisipasi Pasokan Berlebih, Pemerintah Diminta Pangkas Indukan Ayam

Seminggu lagi sudah di bawah Rp15.000/kg harganya, artinya peternak makin merugi.
Ilustrasi./Antara-Destyan Sujarwoko
Ilustrasi./Antara-Destyan Sujarwoko

Bisnis.com, SOLO - Perhimpunan Insan Perunggasan (Pinsar) Indonesia Jawa Tengah meminta pemerintah melakukan pemangkasan ketersediaan induk ayam untuk mengantisipasi pasokan berlebihan di pasaran yang dapat merugikan peternak rakyat.

"Ada potensi pasokan berlebih di atas 20 Juni 2021, harga panen ayam cenderung turun. Kalau ini terus-menerus tidak ada penanggulangan dari pemerintah akhirnya peternak rakyat yang merugi," kata Ketua Pinsar Jawa Tengah Parjuni di Solo, Rabu.

Ia mengatakan saat ini harga ayam hidup lepas kandang Rp17.000/kg. Harga ini di bawah harga pokok penjualan (HPP) yakni sebesar Rp20.000/kg. Dengan demikian, saat ini peternak ayam sudah mengalami kerugian sebesar Rp3.000/kg.

"Saya kira seminggu lagi sudah di bawah Rp15.000/kg harganya, artinya peternak makin merugi. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah soal penyerapan ayam hidup karena kalau kondisi ini terus-menerus tidak ada penanggulangan pemerintah akhirnya peternak rakyat yang kembali merugi," katanya.

Dengan kondisi saat ini pihaknya memperkirakan akan terjadi pasokan berlebih hingga 30 persen. Apalagi, selama kondisi pandemi COVID-19 kebutuhan daging secara nasional sudah diturunkan menjadi 8 kg/kapita/tahun dari sebelumnya 13 kg/kapita/tahun.

"Artinya, memang ada potensi itu di bagian pembibitan sehingga harus ada penyesuaian," katanya.

Sementara itu, ia meminta agar pemangkasan induk tersebut benar-benar diawasi, bahkan perlu ada aturan khusus untuk mengatur kondisi pasokan berlebih ini.

Di sisi lain, ia juga berharap agar perusahaan besar tidak ikut melakukan budidaya ayam yang seharusnya menjadi pekerjaan peternak kecil. Berdasarkan data, dikatakannya, saat ini kebutuhan daging ayam di pasaran lebih banyak dicukupi oleh perusahaan besar.

"Komposisinya 80 persen kebutuhan pasar dikuasai oleh perusahaan besar dan 20 persen peternak rakyat," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar memperhatikan peternak rakyat yang sudah mengalami kerugian sejak dua tahun lalu. Bahkan, menurut dia di masa awal peternak rakyat sudah mengalami kerugian sebesar Rp5,4 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper