Bisnis.com, SEMARANG – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kian memberatkan pelaku usaha di Jawa Tengah. Pasalnya, pembatasan seperti penyekatan jalan tol serta pembatasan jumlah pekerja telah menghambat proses produksi.
Frans Kongi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah, menyebut bahwa dunia industri manufaktur di Jawa Tengah kian terpukul. “Produksi menurun tetapi biaya operasional tetap. Kita memahami karena Covid-19 mengganas,” jelasnya, Jumat (23/7/2021).
Kepada Bisnis, Frans mengungkapkan bahwa hingga saat ini permintaan pasar luar negeri masih belum juga menunjukkan pemulihan. Hal tersebut diperparah dengan kenaikan biaya sewa kontainer atau freight cost hingga 500 persen.
“Keuntungan ekspor barang merosot tajam. Keadaan ini diperparah [dengan] penjualan dalam negeri. Sepi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Apindo Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, pertemuan yang digelar secara virtual tersebut belum menemukan solusi yang tepat.
Dalam kondisi demikian, Frans mengungkapkan bahwa kalangan pengusaha akan tetap mengusahakan untuk tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hingga saat ini, perusahaan yang tergabung dalam Apindo masih terus memberlakukan sistem kerja bergilir.
Baca Juga
“Kami berusaha tidak ada PHK. Kami tetap butuh karyawan. Hanya, karena ada pembatasan yang ketat dari pemerintah, maka sebagian tetap dirumahkan. Kerja bergilir. Pemerintah kita harapkan beri subsidi gaji untuk karyawan, karena perusahaan tidak sanggup membayar mereka karena kesulitan finansial tadi,” jelas Frans.
Kini, Frans berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus pada sektor industri manufaktur. Penanganan Covid-19 diharapkan dapat menunjukkan hasil yang positif, sehingga dapat memberikan efek domino bagi perekonomian di dalam negeri, khususnya di Jawa Tengah.
“Kita sangat berharap pemerintah secepatnya dapat mengendalikan Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi. Stimulus seperti tahun lalu juga diharapkan dapat segera diberikan,” harap Frans.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mengambil keputusan untuk memperpanjang penutupan akses keluar di 27 pintu tol di Jawa Tengah. Penutupan tersebut dilakukan hingga 25 Juli mendatang, seiring diperpanjangnya PPKM Darurat.
Terkait perpanjangan PPKM Darurat tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga telah menyiapkan anggaran Rp418,8 miliar dari APBD Provinsi Jawa Tengah serta Rp4,7 triliun dari APBN untuk menjalankan sejumlah program bantuan kepada masyarakat.
“Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya, Kamis (22/7/2021) lalu.
