Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serapan Dana Desa di Jateng Sudah 54 Persen

Tahun ini Jawa Tengah mendapatkan pagu DD sebanyak Rp8,2 triliun. Itu diperuntukkan bagi 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo./Antara
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo./Antara

Bisnis.com, SEMARANG - Serapan Dana Desa (DD) 2021 di Jawa Tengah mencapai 54 persen. Selain itu, desa-desa di Jateng juga telah mengalokasikan 8 persen dari DD untuk penanggulangan Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Sugeng Riyanto mengatakan, serapan DD di Jawa Tengah cukup tinggi.

"Dari 7.809 desa untuk dana desa (tahun 2021) serapannya sudah 54,54 persen. Tataran nasional itu baru kurang lebih 42 persen. Jawa Tengah itu tertinggi, ranking atas untuk total nasional," ujarnya, Senin (26/7/2021).

Sugeng mengatakan, tahun ini Jawa Tengah mendapatkan pagu DD sebanyak Rp8,2 triliun. Itu diperuntukkan bagi 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten.

Terkait penggunaan DD untuk penanggulangan Covid-19, desa-desa di Jateng telah menunaikan kewajibannya. Adapun, besaran dana penanggulangan Covid-19 minimal 8 persen dari DD.

"Sudah melebihi dari pagu itu. Yang penting satu di musyawarah desa khusus [Musdessus] kan, mereka tetap taat asas patuh. Karena DD 8 persen penanggulangan Covid-19 sangat bervariasi. Dulu untuk aman dari Covid, sekarang sampai pemulasaraan jenazah, pemakaman belum lagi yang isolasi mandiri butuh dukungan logistik," tuturnya.

Ia menambahkan, penggunaan DD juga bisa diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itu sesuai dengan petunjuk dari Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan.

Dijelaskannya, sesuai peraturan dua kementrian tersebut penggunaan DD untuk BLT, besarannya ditentukan sesuai besaran DD yang diterima. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp800 juta - Rp1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.

"Mengingat sekarang warga yang terdampak kian banyak. Belum tentu terwadahi dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk itulah dari kementrian keuangan dan kementrian desa menerbitkan aturan yang terbaru itu," sebutnya.

Terkait pencairan BLT DD, Sugeng menjelaskan hal itu sesuai dengan tahapan yang ada di desa masing-masing.

Memastikan data tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mensupervisi penggunaan DD baik turun langsung maupun melalui daring. Empat kali sudah Ganjar menyambangi desa. Dua kali ia turun langsung ke Cilacap dan Rembang, sisanya melalui teknologi daring di Banjarnegara dan Banyumas.

Di Banyumas, Kades Karangnangka Sunarto memaparkan telah mengakomodasikan DD lebih dari delapan persen. Hal itu untuk menanggulangi Covid-19 melalui gerakan kader PKK.

"Saya pokoknya mengalokasikan DD itu di atas 8,1 persen. BLT semua dapat, dari kemensos, juga," paparnya.

Hal itu diapresiasi oleh Ganjar Pranowo. Bahkan, ia bilang akan ke desa tersebut untuk mengetahui implementasi penanggulangan Covid-19. Selain itu, pihaknya juga meminta agar kegiatan testing dan tracing pengidap covid-19 ditingkatkan.

"Untuk vaksin, kita seminggu dapat 500.000 dosis dalam seminggu atau dua juta sebulan. Itu kecil. Saya minta tambahan di bulan Agustus agar yang ingin divaksin segera divaksin," ungkap Ganjar. (K28)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Alif Nazzala R.
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper